Politik

Terkait Permintaan PT. KAI, Pemkab Ponorogo Bakal Berkoordinasi








Ponorogo (beritajatim.com) – Polemik aset PT. Kereta Api Indonesia (KAI) yang terdampak pembangunan face off Jalan HOS Cokroaminoto, Pemkab Ponorogo memilih untuk kembali melalui koordinasi dengan perusahaan milik BUMN tersebut.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Ponorogo Agus Pramono menyebut polemik ini terjadi karena kurangnya komunikasi saja. “Kami akan berkoordinasi dengan PT. KAI, yang terpenting sudah mohon izin penggunaan itu pada PT. KAI Daop 7 Madiun,” kata Agus Pramono ditemui awak media di Mapolres Ponorogo, Rabu (21/4/2021).

Baca Juga:

  • Stasiun Indro Gresik Bakal Diaktifkan Lagi
  • Mulai 3 Februari, Parkir Mobil di 5 Stasiun KA Gunakan Sistem Non Tunai
  • PT KAI dan Pemkot Mojokerto Sinergitas Dalam Pembangunan Kota Mojokerto Sebagai Kota Pariwisata
  • Jokowi Pamer Kerja Bangun Bandara sampai Pabrik Kereta Terbesar di Banyuwangi
  • HUT ke-75 KAI, Pelanggan Cukup Bayar Tiket 75 Persen

Terkait permintaan dari PT. KAI agar asetnya itu disewa atau permintaan pengalihan, Pemkab Ponorogo kata Agus tidak mau gegabah. Pihaknya akan mempelajarinya dulu. Sebab, ini hubungannya pemerintah dengan pemerintah, sehingga tidak ada istilah sewa menyewa.

“Tapi ketentuannya seperti apa kita menyesuaikan, tetapi mestinya pemerintah dengan pemerintah mesti ada lainnya,” katanya.

Agus menyebut sudah izin memakai aset PT. KAI tersebut, namun jika ditengah perjalanannya tidak diizinkan, maka perlu ada pembicaraan lebih lanjut dengan PT. KAI. Meski demikian, Agus memastikan jika masalah ini tidak akan mempengaruhi pelaksanaan pembangunan face off jalan HOS Cokroaminoto.
“Pembangunan face off jalan terus, sambil kita melakukan koordinasi-koordinasi,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, PT. KAI Daop 7 Madiun turun gunung dengan menerjunkan tim pengamanan aset untuk melakukan pengecekan aset yang terdampak face off. Humas PT. KAI Daop 7 Madiun Ixfan Hendriwintoko menyebut sebelum pembangunan face off, seyogyanya ada MoU yang jelas antara PT. KAI dan Pemkab Ponorogo.

Sebab, ada rencana reaktivasi untuk jalur Slahung – Madiun. Bahkan rencana reaktivasi ini sudah masuk dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNas), yang akan dimulai pada 2025. Sementara aset yang terdampak adalah jalur rel kereta api tersebut, yang sekarang dipakai untuk trotoar. [end/suf]







The post Terkait Permintaan PT. KAI, Pemkab Ponorogo Bakal Berkoordinasi first appeared on beritajatim.com.