Politik

Temukan Sejumlah Persoalan, Fraksi PKS Tolak RUU HKPD

beritajatim.com Temukan Sejumlah Persoalan, Fraksi PKS Tolak RUU HKPDHendra Brata



Jakarta (beritajatim.com) – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (Fraksi PKS) DPR RI menolak Rancangan Undang-undang (RUU) Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (RUU HKPD). Fraksi PKS beralasan menemukan sejumlah persoalan dalam RUU tersebut.

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menilai, dalam perkembangannya hasil pembahasan RUU HKPD belum sepenuhnya memenuhi amanat UUD 1945. Kemudian RUU HKPD juga memperkuat arah re-sentralisasi dan mereduksi semangat desentralisasi. Dia mencontohkan, dalam pasal 169 menyebutkan bahwa pemerintah pusat dapat mengendalikan APBD pada tiga kondisi yaitu pertama penyelarasan kebijakan fiskal pusat dan daerah. Kedua penetapan batas maksimal defisit APBD dan pembiayaan utang daerah dan ketiga pengendalian kondisi darurat.

Baca Juga:

  • Said Abdullah Bersama PDIP se-Madura Bagikan 60 Ribu Paket Sembako
  • Ketua DPR Minta Pencarian KRI Nanggala-402 Terus Dioptimalkan
  • Ketua Banggar DPR Bantah Bagi Uang di Sumenep
  • Puan Minta Semua Pihak Jangan Lengah Tangani Pandemi
  • Selama 3 Hari Komisi III DPR RI ‘Turun Gunung’ di Jatim

“Ketentuan ini menyebabkan daerah tidak bebas dalam mengelola fiskalnya sehingga hilangnya semangat reformasi otonomi daerah dan desentralisasi fiskal,” ujar Byarwati, Rabu (24/11).

Dia menambahkan, fraksi PKS juga menolak pembahasan RUU HKPD karena berpotensi meningkatkan risiko utama negara dengan dibukanya peluang peningkatan utang daerah dan belum menjawab masalah besar terkait dengan kesenjangan kemandirian fiskal daerah. Menurutnya, catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan 443 Pemerintah Daerah atau 80,7% dari 503 pemerintah daerah belum masuk kategori mandiri dari sisi fiskal.

Sedangkan sebanyak 468 Pemda atau 94% tidak mengalami perubahan kategori kemandirian fiskal nya sejak 2013. “Hasil pembahasan RUU HKPD belum berhasil memberikan formula yang lebih baik dan adil bagi Daerah,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi XI DPR RI lainnya Ecky Awal Mucharam menambahkan, RUU HKPD juga tidak memberikan jaminan terhadap arah peningkatan kualitas belanja pemerintah daerah. Dia juga menyebut, jika RUU HKPD disahkan akan berdampak signifikan terhadap beban fiskal ke depan yaitu membuka ruang munculnya daerah pemekaran baru.

Ecky juga mengatakan, pihaknya juga menyoroti mekanisme top-down dalam perencanaan program daerah yang menjadi salah satu indikator sentralisasi. Pada pasal 131 RUU HKPD tergambar bahwa masih tingginya intervensi pemerintah pusat dalam proses perencanaan dan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK). Padahal DAK menjadi salah satu dana yang berperan dalam mendukung pembangunan di daerah. “Mekanisme top-down ini tidak sejalan dengan semangat otonomi daerah,” tegasnya. (hen/kun)





The post Temukan Sejumlah Persoalan, Fraksi PKS Tolak RUU HKPD first appeared on beritajatim.com.