Politik

Survei Ulang PBID di Bangkalan Molor

googleberita

Bangkalan (beritajatim.com) – Hasil survei ulang Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) di Kabupaten Bangakalan, molor dari jadwal sebelumnya. Padahal diperkirakan selesai 20 Februari 2020 lalu. Pihak Dinas Kesehatan menyatakan, kemoloran akibat data dari puskesmas masih perlu diklasifikasi.

Sekretaris Komisi D, DPRD Bangkalan, Jauhari mengaku kecewa. Ia mengatakan, pihak Dinas Kesehatan (Dinkes) tidak bisa menempati janjinya. Bahkan, data tersebut harusnya rampung dan bisa dibuka ke publik.

“Kami kecewa karena Dinkes tak menepati janjinya. Survei yang rencananya diselesaikan tanggal 20 lalu, ternyata sampai sekarang belum dibuka ke publik. Ini banyak orang protes ke saya dari kalangan orang tidak mampu,” ucapnya melalui sambungan telepon, Jumat (28/2/2020).

Dengan kondisi ini, pihaknya mendesak Dinkes untuk segera menyampaikan data PBID kepada publik. Pasalnya, jika tak ada pembaruan data PBID yang diajukan ke BPJS, maka pemerintah masih membiayai masyarakat yang sudah tak layak dibiayai.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan, Sudiyo mengaku data yang disetor oleh Puskesmas merupakan data mentah. Sehingga, pihaknya masih mengklasifikasikan ulang data hasil survey tersebut.

“Jadi untuk per satu Maret nanti masih menggunakan data lama. Karena kami juga sedang proses data yang disetor oleh Puskesmas,” jelasnya.

Baca Juga:

  • Lima Pasar Rampung Dibangun, Satu Belum Bisa Ditempati
  • Ubah Plat Nomor, Mobil Dinas Pemkab Bangkalan Terjaring Operasi Cipkon
  • Oknum ASN Pemkab Bangkalan Palsukan SPJ Dana Desa
  • Percantik SGB Perlu Dana Rp 40 hingga Rp 50 Miliar

Sekadar diketahui, sekitar 143 ribu jiwa di Kabupaten Bangkalan masuk sebagai PBID. Namun 42 ribu jiwa dinonaktifkan sejak awal Februari ini. Sedangkan sisanya masih dibiayai oleh pemerintah daerah dan 41 ribu jiwa dialihak ke provinsi. Hingga kini, belum ada pembaruan data apakah menyusut atau meningkat .

Padahal dalam salah satu sample survey di Kecamatan Galis misalnya, sebanyak 2.572 warga merupakan PBID. Namun 1.177 peserta dinyatakan tidak layak menerima karena masuk dalam kategori meninggal, pindah domisili dan sejahtera. Sedangkan sisanya masuk dalam kategori pra sejahtera dan wajib dibiayai daerah. [sar/but]