Politik

Setya Novanto Terima Vonis Hakim 15 Tahun Penjara

Mantan Ketua DPR RI Divonis 15 Tahun Penjara

Setya Novanto Terima Vonis Hakim 15 Tahun Penjara

Google Berita – Setya Novanto yang merupakan mantan Ketua DPR RI menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat Selasa(24/04). Dalam sidang tersebut, Novanto terbuktu mengintervasi proses penganggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam proyek besar e-KTP. Hakim menjatuhkan hukuman pidana selama 15 tahun beserta denda sebesar Rp 500 juta dengan subsider selama 3 bulan kurungan.

Setya Novanto Terbukti Salah Dihadapan Hukum

Setya Novanto Terbukti Salah Dihadapan Hukum 

“Diputuskan bahwa, terdakwa Setya Novanto terbukti secara sah dan meyakinkan di hadapan hukum bersalah dan secara bersama-sama telah melakukan tindakan pidana korupsi,” pernyataan yang diungkapkan ketua majelis hakim Yanto yang membacakan putusan dari hasil sidang yang diaksanakan pada hari Selasa(24/04) pagi hari WIB.

Dalam persidangan tersebut, hakim mengungkapkan bahwa Novanto telah melakukan tindakan pelanggaran atas Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang dimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, yang menyebutkan bahwa pelanggar, Setya Novanto akan dikenakan hukuman pidana penjara selama 15 tahun.

“Putusan pengadilan menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa, Setya Novanto dengan pidana penjara selama 15 tahun dan pidana denda sebesar Rp 500 Juta, disertakan dengan ketentuan bahwa jika denda yang dikenakan tidak dibayarkan maka secara otomatis akan diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan,” ungkap Yanto.

Novanto Mengakui Adanya Pembahasan Terkait e-KTP

Pada persidangan tersebut, Majerlis Hakim berhasil membuktikan bahwa Novanto telah menyalahgunakan jabatan dan kedudukan sebagai anggota DPR serta kedudukannya sebagai ketua Fraksi Golkar. Dalam persidangan tersebut, Novanto mengakui adanya pembahasan terkait penganggatan e-KTP.

Novanto Mengakui Adanya Pembahasan Terkait e-KTP

Dimana, Novanto memperlenalkan pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong dengan beberapa pihal terkait di DPR guna mempermudah proses anggaran e-KTP.

“Dimana sebelumnya, Irman sebagai pejabat Kemendagri saat proyek e-KTP merasakan kesulitan menggolkan anggaran e-KTP, namun setelah meminta bantuan dari terdakwa Setya Novanto pada tahun 2011 tersebut maka anggaran e-KTP yang sebesar 2,6 triliun tersebut dapat disetujui. Padahal kejadian yang sama di tahun sebelumnya permintaan anggaran tersebut sangat sulit disetujui walau tidak sebesar angka itu,” ujar hakim annggota Frangki Tambuwun.

Atas bantuan yang diberikan Setya Novanto, ketua Fraksi Golkar tersebut menerima total duit sebesar USD 7,3 juta. Dimana total angka tersebut terdiri dari USD 3,5Juta yang diberikan melalui Irvanto Hendra Pambudi Chayo dan sejumlah USD 3,8 juta dari perusahaan Made Oka Masagung.

Selain dalam pemberian dalam bentuk USD, Novanto juga diyakini Majelis Hakim juga menerima 1 unit jam tangat dengan pabrikan Richard Mile yang diperkirakan mencapai USD 136 ribu. Dalam persidangan tersebut, Hakim menyebutkan bahwa uang sebesar USD 7,3 juta tersebut ditujukan untuk Novantop yang namun secara fisiknya tidak diterima Novanto,

“Terdakwa Setya Novanto telah menerima pemberian fee yang berasal dari Anang Sugiana Sudihardjo yang dikirim Biomorf Mauritius lewat Johanners Marliem ke Made Oka Massagung,” ungkap sang hakim.

Namun dalam pengembaliannya, Novanto dibebankan pengembalian USD 7.3 juta yang dikurangi Rp 5 milliar yang sebelumnya telah dikembalikan kepada KPK. Sedangkan untuk penggantian jam tangan RM, Hakim memutuskan Novanto tidak akan dikenakan denda sebesar nilai dari jam tersebut, dikarenakan jam tersebut telah dikembalikan ke Andi Narogong.

“Dengan pertimbangan bahwa jam tangan Richard Mile tersebut sudah dikembalikan ke Andi, sehingga terdakwa Setya Novanto tidak akan dibebani uang seharga jam tangan tersebut,” kata hakim.

Hakim juga mempertimbangkan tentang uang pengganti serta pencabutan hak politik Novanto, Dengan pernyataan Hakim, bahwa Novanto merupakan pejabat yang baik seharusnya tidak melakukan kegiatan merugikan negara dengan korupsi.

“Dengan pertimbangan bahwa sebagai pejabat lembaga tertinggi di RI, seharusnya memberikan teladan bagi yang lain. Menimbang bahwa unutk itu majelis hakim berpendapat terdakwa Setya Novanto harus dicabut hak politiknya,” ungkap hakim.

 

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of