Politik

Satpol PP Kota Mojokerto Segel Pembangunan Perumahan








Mojokerto (Beritajatim.com) – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Mojokerto menyegel pembangunan perumahan di Suromurukan Raya, Kelurahan Surodinawan, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto. Ini lantaran pihak pengembang belum mengantongi izin apapun dari pemerintah setempat.

Proyek perumahan tersebut berada di RT 38 RW 09, Kelurahan Surodinawan. Pembangunan perumahan elit ini pada tahap pengurukan dan pemadatan lahan seluas 100×60 meter persegi. Rencananya, dilahan tersebut akan dibangun 34 unit rumah dengan tipe 36 yang dikerjakan oleh pengembang dari Surabaya.

Pengurukan dan pemadatan lahan yang sudah berjalan empat hari tersebut akhirnya dihentikan paksa tim dari Satpol PP Kota Mojokerto. Sebuah alat berat yang sedang beroperasi di lokasi proyek dikeluarkan petugas dari dalam lokasi proyek. Petugas kemudian menutup akses ke lahan dengan pagar besi.

Kepala Seksi Informasi dan Penyuluhan, Satpol PP Kota Mojokerto, Nurman Sihombing mengatakan, sesuai Peraturan Daerah (Perda) Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2017 tentang Bangunan Gedung, proyek pembangunan perumahan tersebut belum memiliki izin.

“Memang sudah mengajukan izin pengeringan tapi masih proses, izinnya belum keluar. Sehingga aktivitas ini sementara kami hentikan dulu. Sebagai pengembang wajib mengantongi izin pengeringan tanah atau Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT),” ungkapnya, Kamis (7/10/2021).

Pasalnya, lahan yang digunakan berstatus Ruang Terbuka Hijau (RTH). Nurman menjelaskan, jika developer juga wajib mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto. Namun karena pengembang nekat memulai pembangunan perumahan tanpa mengantongi izin sehingga dihentikan sementara.

“Asalnya ini dulu RTH. Pihak developer harus mengajukan izin pengeringan dulu, baru setelah itu terkait izin bangunan gedung. Akibat pengurukan dan pemadatan lahan yang akan dibangun perumahan tersebut juga merusak jalan paving di lingkungan sekitarnya karena dilalui truk-truk pengangkut tanah uruk,” jelasnya.

Baca Juga:

  • Pulihkan Ekonomi Warga, Pemkot Mojokerto Gelar Sejumlah Pelatihan
  • Berikan Motivasi, Wali Kota Mojokerto Tinjau KWT Srikandi Jaya
  • Kali Keempat, Kota Mojokerto Raih Penghargaan Kota Layak Anak
  • Bersama Gubernur, Wali Kota Mojokerto Gowes Bareng Sambil Bagi Masker

Meksii dihentikan sementara, namun petugas penegak perda tersebut tidak membawa barang bukti. Terkait sanksi yang akan diberikan Pemkot Mojokerto kepada pengembang perumahan, lanjut Nurman, pihaknya hanya memberikan teguran saja. Jika izin sudah dipenuhi maka proses pembangunan bisa dilanjutkan.

“Untuk sanksinya kami persuasif. Jadi, setelah nanti semua perizinan sudah diurus, sudah dapat menunjukkan izin, kami akan membuka barikade, pengembang dapat melanjutkan aktivitas lagi,” tegasnya.

Sementara itu, pelaksana pengurukan lahan pembangunan perumahan, Ruli mengaku, pasrah saat petugas dari Satpol PP Kota Mojokerto menghentikan paksa pekerjaannya. Ia berdalih tidak tahu menahu perihat perizinan proyek perumahan tersebut. “Saya hanya pelaksana pengurukan saja,” ucapnya singkat. [tin/but]










The post Satpol PP Kota Mojokerto Segel Pembangunan Perumahan first appeared on beritajatim.com.