Politik

PPUU DPD RI Terima Aspirasi Agar UU Pilkada Direvisi

PPUU DPD RI Terima Aspirasi Agar UU Pilkada Direvisi.

Surabaya (beritajatim.com) – Panitia Perancang Undang-undang (PPUU) DPD RI melakukan kunjungan kerja ke Kantor Gubernur Jatim, Kamis (22/9/2022).

Hal ini untuk memberikan ruang dialog kepada Pemprov Jatim maupun Pemerintah Kabupaten/Kota di Jatim untuk menyampaikan usulan, uneg-uneg ataupun permasalahan yang timbul di daerah akibat adanya aturan UU yang telah ada.

Selain itu, juga untuk menginventarisasi usulan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2023 untuk wilayah Jawa Timur. PPUU DPD RI juga melakukan evaluasi Prolegnas jangka menengah tahun 2020-2024.

Baca Juga:

  • Sehari Jelang Persalinan, Perempuan Lereng Kelud Nekat Daftar PPS
  • Aksi Damai di Kawasan SLG Kediri, Mahasiswa Tolak Golput
  • Pilbup Mojokerto, Petahana Gandeng Bos Travel
  • Tokoh Masyarakat Optimis Cak Machfud Mampu Bawa Surabaya Lebih Maju
  • Naik Vespa, Kades Pesanggrahan Kembalikan Formulir ke DPC PKB

Ada beberapa masalah yang muncul dan dibahas dalam diskusi menampung aspirasi kali ini. Seperti terkait Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada.

“Menjelang Pilkada serentak akan ada banyak sekali kepala daerah yang habis masa jabatannya, dan diisi oleh seorang Pj, Pjs atau Plt. Di Jatim sendiri akan ada 18 daerah yang melakukan pemilihan kepala daerah. Dan, masa satu daerah dipimpin oleh Pj hingga ada kepala daerah baru rentangnya sangat lama,” kata Wakil Ketua PPUU DPD RI, Muhammad Afnan Hadikusumo kepada wartawan.

Salah satu hal yang dibahas dalam forum tersebut adalah permintaan agar Undang-undang tersebut ditinjau ulang. Ini karena penunjukan Pj dengan rentang waktu yang cukup lama menjadi permasalahan tersendiri, karena kewenangan Pj pun terbatas oleh aturan yang lain. Dimana tidak memiliki kewenangan mengambil kebijakan dan keputusan strategis.

Menjawab hal tersebut, Muhammad Afnan mengatakan, bahwa memang saat pembahasan tentang UU Pilkada, DPD RI tidak dilibatkan. Sehingga, ini menjadi masukan yang bagus untuk dibawa ke pemerintah pusat.

“Memang kita waktu itu tidak diikutsertakan saat membahas Undang-undang tentang Pilkada. Nah, ini masukan dari daerah, dimana sangat dirasakan di daerah bahwa pengangkatan Pj, Pjs dan Plt kepala daerah itu dari sisi legitimasi politik lemah,” ucapnya.

“Terlebih yang juga menimbulkan persoalan adalah ketika Pj, Pjs, dan Plt tidak boleh mengambil kebijakan yang strategis. Itu persoalan. Saat ada masalah oleh kepala daerah yang sangat urgent, maka akan menimbulkan masalah baru. Ini masukan strategis yang akan kami bawa ke pemerintah pusat, khususnya DPR RI supaya bisa diperhatikan lagi,”:imbuh Afnan.

Tidak hanya itu, masukan yang juga muncul dari forum tersebut adalah terkait pengelolaan desa, UU tentang Sisdiknas, hak intelektual dan banyak lagi.

Masukan yang ada lebih menyorot bahwa ternyata ada cukup permasalahan yang timbul di daerah akibat adanya aturan UU baru. Baik berbenturan dengan aturan yang lain ataupun kendala yang sifatnya kasuistik.

“Apa yang dibahas disini akan kita tampung dan kita sampaikan pada DPR RI. Tapi tentu untuk tindak lanjutnya butuh waktu. Jadi kalau revisi UU tidak bisa sebulan dua bulan. Bahkan pengalaman kami bisa sampai satu tahun lebih,” tandasnya.

Di sisi lain, ia menegaskan bahwa program ini dilakukan bukan hanya di Jatim. Tapi juga di Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan.

Yang mana tujuannya adalah DPD RI ingun menggali usulan dan masukan terkait usulan RUU DPD untuk Prolegnas Prioritas Tahun 2023.

Khususnya 7 RUU yang disiapkan DPD RI untuk masuk dalam Prolegnas Perubahan 2022 atau Prolegnas Prioritas 2023. Yaitu, RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, RUU tentang Bahasa Daerah, RUU tentang perubahan UU 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan, RUU tentang perubahan UU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, RUU tentang Pelayanan Publik (RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik), RUU tentang Pemerintahan Digital; dan dan RUU tentang perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. (tok/kun)




Ikuti kami di google berita https://bit.ly/3vWew0y
#beritaviral #jawatimur #viral #berita #beritaterkini #terpopuler #news #beritajatim #infojatim #newsupdate #FYI