Politik

PPP: Eksekutif Tak Hadiri Rapat Komisi Bisa Picu Interpelasi

googleberita

Jember (beritajatim.com) – Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Jember, Jawa Timur, menilai interpelasi bisa terjadi karena komunikasi antara legislatif dan eksekutif buntu, terkait dengan tidak adanya kuota formasi calon pegawai negeri sipil daerah dari pemerintah pusat.

Saat Komisi A DPRD Jember melakukan rapat kerja beberapa waktu lalu untuk membahas hal ini, perwakilan eksekutif tak ada yang hadir. “Nah, ketidakdatangan eksekutif dalam rapat komisi bisa memicu interpelasi,” kata Ketua DPC PPP Jember Madini Farouq.

Madini terbuka terhadap opsi interpelasi. “Kalau komisi sudah angkat tangan ya mau bagaimana lagi. Berarti harus ditingkatkan ke level yang lebih tinggi,” katanya.

PPP sendiri siap berada pada barisan fraksi yang mengajukan interpelasi. “Pengambilan keputusan harus kami lakukan dalam mekanisme rapat internal,” kata Madini.

Salah satu legislator PPP di Komisi A Yongki Sugiyono sudah menandatangani pernyataan mendukung interpelasi. “Dia memang sudah laporan menandatangani sebagai anggota Komisi A. Soal sikap fraksi, tentu harus rapat. Tapi saya tidak masalah, kalau memang sudah menjadi sikap Komisi A, karena yang paham dan membidangi masalah ini kan Komisi A. Memang banyak hal yang perlu dibenahi dan diperbaiki di kabupaten ini,” kata Madini.

Wakil Bupati Jember Abdul Muqiet Arief sendiri menghormati keinginan Dewan untuk menggunakan hak konstitusional. “Saya kira itu hak Dewan. Mungkin nanti pihak Pemkab memiliki alasan, karena yang saya tahu, Pak Mirfano (Sekretaris Daerah Jember) sudah mengatakan kepada media, bahwa usulan formasi CPNS sudah disampaikan. Cuma ada sedikit masalah,” katanya.

Baca Juga:

  • Pengembangan Wisata Jember Butuh Perda Rencana Detail Tata Ruang
  • Dipertanyakan, Pengadaan Program Rastrada Pakai Beras Premium
  • Tambahan Anggaran Dinkes Jember Bikin Anggota Komisi D Tercengang
  • PKB Ajak Partai Lain Gunakan Hak Angket

Muqiet berbaik sangka. “Saya positive thinking bahwa dinamika kehidupan politik di Jember berjalan,” katanya.

Mirfano menegaskan, Pemkab Jember sudah mengusulkan kuota sebesar 764 CPNS kepada pemerintah pusat. “Rinciannya di antaranya 388 orang tenaga pendidikan, 140 orang tenaga kesehatan, dan tujuh orang tenaga penyuluh,” katanya.

Kuota 764 CPNS sudah disesuaikan dengan kebutuhan, termasuk menggantikan PNS yang sudah pensiun. Tenaga fungsional pendidikan dan kesehatan jadi prioritas sesuai perintah pemerintah pusat. [wir/but]