Politik

PKS Tak Tolak Interpelasi Tapi Prioritaskan Rencana APBD 2020

googleberita

Jember (beritajatim.com) – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Jember, Jawa Timur, tidak menolak adanya penggunaan hak interpelasi untuk menanyakan tidak adanya kuota formasi calon pegawai negeri sipil daerah dari pemerintah pusat kepada pemerintah kabupaten. Namun, PKS berharap agar saat ini pembahasan rencana APBD 2020 mendapat prioritas.

“Yang lebih penting menurut kami adalah pembahasan KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara) yang sudah di depan mata kita dan waktunya sangat mepet sekali,” kata Ketua Fraksi PKS Nur Hasan.

Nur Hasan berharap pembahasan KUA-PPAS yang menjadi awal pembahasan RAPBD 20120 bisa mulai dilaksanakan pekan depan dengan lancar. “Setelah KUA-PPAS dan RAPBD sudah clear, soal yang lain silakan saja, kami sepakat-sepakat saja dengan sikap teman-teman (untuk menggunakan hak interpelasi),” katanya.

“Di depan kita ini ada dua pekerjaan besar. Pertama, penyelesaian lima rancangan peraturan daerah, terutama penyertaan modal Perusahaan Daerah Perkebunan yang ada kaitannya dengan KUA-PPAS,” kata Nur Hasan. Ia berharap pembahasan lima raperda itu tak terlambat dan mengganggu pembahasan KUA-PPAS.

Baca Juga:

  • DPRD Jember Minta Karaoke di Kawasan Kampus Ditutup dan Direlokasi
  • Panitia Pilkades di Jember Terancam Pidana
  • DPRD Jember Fasilitasi Aksi Pentas Seni Protes Mahasiswa
  • NU Minta Caleg Terpilih PKB Jember Tak Kecewakan Umat

“Surat KUA-PPAS dari bupati sudah masuk. Sekarang karena kami ada bimtek (bimbingan teknis), minggu depan kami baru bahas KUA-PPAS, berbenturan dengan (jadwal pembahasan) raperda. Ini sangat mepet, karena 30 November 2010 harus sudah selesai,” kata Nur Hasan.

“Kalau kita ramai dengan interpelasi pada November ini, semua bisa terbengkalai,” kata Nur Hasan. Idealnya, pembahasan interpelasi dilakukan pada Desember 2019 atau Januari 2020.

Setelah pembahasan RAPBD 2020 selesai, Fraksi PKS akan berkomunikasi dengan partai lainnya di parlemen. “Kalau memang sepakat interpelasi dan jadi pandangan bersama ya monggo, biar kita tidak pincang jalannya,” kata Nur Hasan. [wir/but]