Politik

Perpres Dana Abadi Pesantren Disahkan, PKB Syukuran Bareng PWNU Jatim

googleberita







Surabaya (beritajatim.com) – DPW PKB Jatim menyambut baik atas disahkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren oleh Presiden Joko Widodo. Perpres itu mengatur dana abadi pesantren.

Pasca disahkannya Perpres tersebut, DPW PKB Jatim langsung bersilaturahmi sekaligus tasyakuran dengan PWNU Jatim. Sekretaris DPW PKB Jatim, Anik Maslachah mengatakan, Perpres itu merupakan capaian yang dilakukan PKB dalam memperjuangkan kesejahteraan pondok pesantren (ponpes).

“Karena PKB adalah inisiator UU Ponpes yang sekaligus mengawal implementasi dari klausul pasal, salah satunya adalah dana abadi, dan hari ini legalitas dalam bemtuk perpres muncul, maka dengan ini kami ucapkan syukur dengan melakukan tasyakuran sederhana bersama PWNU Jawa Timur,” kata Anik di Kantor PWNU Jatim, Selasa (14/9/2021).

Wakil Ketua DPRD Jatim ini mengatakan, dengan disahkannya Perpres tersebut, merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap jasa yang sudah diberikan elemen ponpes bagi bangsa ini. “Ini bentuk afirmasi pemerintah dalam fasilitas anggaran, bahwa pondok pesantren dengan pendidikan umum mempunyai hak yang sama dalam memperoleh hak budget, memperoleh anggaran,” kata politisi dari daerah pilihan (Dapil) Sidoarjo ini.

Dalam kesempatan tersebut, Anik mengaku, sebagai kepanjangan tangan dari NU, PKB mendapat tugas khusus dari PWNU. Tugas khusus ini berupa support dari para kiai untuk segera menyelesaikan Raperda Pengembangan Pondok Pesantrean yang saat ini sedang bergulir di parlemen Jatim.

Baca Juga:

  • Kementerian Perindustrian Latih Santri Banyuwangi Berbisnis Roti
  • Kisah Penyandang Tuna Netra Hafal Alquran Asal Mojokerto
  • Metode Blended Learning Dapat Diterapkan pada Pembelajaran Kitab Kuning
  • Ribuan Santri Ponpes Lirboyo Kediri Dipulangkan
  • PMI Jatim Minta Pemerintah Berikan Perhatian Bagi Pesantren

“Dalam pertemuan ini, PWNU sangat support memberi motivasi kepada kami. Bahkan, memberikan PR bagi Fraksi PKB agar gaspol segera menyelesaikan Raperda pengembangan pondok pesantren ini dengan cepat,” tuturnya.

Bendahara DPW PKB Jatim, Fauzan Fuadi menambahkan, dalam penerapan Perpres tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren diharapkan pemerintah memfasilitasi para kiai, ulama dan pihak ponpes.

“Jangan sampai, nanti para tokoh ponpes, para kiai disulitkan dengan birokrasi kita. Harusnya pemerintah yang jemput bola turun ke ponpes, bukan ponpes yang ke pemerintahan. Karena takutnya, hal ini menjadi kesulitan bagi pihak ponpes,” ungkapnya.

Sekretaris DPW PKB Jatim, Anik Maslachah

Ketua Tanfidziyah PWNU Jatim, KH Marzuki Mustamar berharap dalam praktik Perpres Nomor 82 Tahun 2021 tidak membuat pengasuh pesantren ribet dengan urusan formalitas. Pemerintah justru diminta jemput bola.

“Yang ingin kami sampaikan, kami ingin pemerintah, aparat, kader partai politik, mereka lah yang seharusnya gelem ribet (mau ribet) mengurusi legalitas dan formalitasnya pesantren, sampai akhirnya pesantren itu berhak mendapatkan bantuan dan berhak mendapatkan legalitas,” kata Kiai Marzuki.

Kalau dibuat ribet, lanjut Pengasuh Pesantren Sabilur Rosyad Gasek, Malang, itu, justru itu tidak baik bagi para kiai dan ulama pengasuh pesantren. “Pertama, mengganggu proses belajar mengajar yang berdampak pada kualitas. Kedua, mental kiai itu jadi kurang baik, masak sedikit-sedikit mesti sowan ke pemda atau kemana-mana untuk urusan itu,” tandas Kiai Marzuki. [tok/suf]









The post Perpres Dana Abadi Pesantren Disahkan, PKB Syukuran Bareng PWNU Jatim first appeared on beritajatim.com.