Politik

Penetapan Raperda P-APBD 2020 Bojonegoro Tinggal Tunggu Evaluasi Gubernur

googleberita







Bojonegoro (beritajatim.com) – Pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2020 Kabupaten Bojonegoro telah rampung ditingkatan daerah. Penetapan P-APBD 2020 itu kini tinggal menunggu evaluasi dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Selasa (15/9/2020).

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro Imam Sholikin mengatakan, sebelum ditetapkannya raperda P-APBD 2020 ini tahapan-tahapan pembahasan baik dari legislatif maupun eksekutif sudah dilalui dengan baik. Sehingga ada kesepakatan bersama dari Badan Anggaran DPRD Bojongoro bersama dengan Tim Anggaran Pemkab Bojonegoro.

Melalui Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Bojonegoro Ahmad Supriyanto, sesuai dengan hasil rapat paripurna yang digelar pada Jumat (11/9/2020) disepakati bahwa Raperda P-APBD 2020 Kabupaten Bojonegoro untuk segera disahkan. “Badan Anggaran merekomendasikan agar Raperda P-APBD 2020 disetujui dan disahkan,” terangnya.

Diketahui, dalam Perubahan APBD 2020 Kabupaten Bojonegoro mengalami penurunan dari segi pendapatan maupun belanja. Total pendapatan disepakati sebesar Rp3,5 triliun, sedangkan jumlah belanja sebesar Rp5,7 triliun. Sehingga mengalami defisit sebesar Rp2,2 triliun yang akan ditutup dari pembiayaan netto yang semuanya berasal dari Sisa Lebih Perhitungan (Silpa) APBD 2019 hasil audit BPK.

“Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Peraturan Daerah tentang APBD maupun Perubahannya, pada dasarnya adalah merupakan perwujudan amanat dari rakyat yang diberikan kepada kita bersama,” tutur Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah.

Baca Juga:

  • Tiga Bersaudara Bikin Usaha Topeng Jaranan
  • Gubernur Khofifah Sebut Bojonegoro Sudah Layak Darurat Bencana
  • PT BBS Ajukan Bisnis Pengelolaan Gas Blok Cepu
  • Dinkes Tegaskan Belum ada Warga Bojonegoro yang Terjangkit Covid-19

Bupati menegaskan, diperlukan konsistensi dan komitmen bersama dari semua pihak, terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Perubahan APBD 2020, dengan sebaik-baiknya secara proporsional serta penuh tanggung jawab sesuai proporsi dan kewenangan masing-masing.

Sambil menunggu evaluasi dari Gubernur Jawa Timur dan penetapan Raperda menjadi Perda oleh DPRD, maka dengan sisa waktu maksimal hanya tiga bulan ini, diperintahkan kepada Pimpinan OPD, untuk segera melakukan berbagai langkah yang diperlukan. “Terutama OPD yang program dan kegiatannya mengalami perubahan,” kata Bupati.

“Sehingga apa yang telah direncanakan dan ditetapkan dalam Perubahan APBD tahun 2020 ini, dapat diselesaikan sesuai target kinerja yang diharapkan,” pungkasnya. [lus/but]








The post Penetapan Raperda P-APBD 2020 Bojonegoro Tinggal Tunggu Evaluasi Gubernur first appeared on beritajatim.com.