Politik

Pemprov Jatim Siap Hibahkan Tanah untuk Kantor Perwakilan DPD RI

googleberita

Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa mengaku siap menyediakan tanah untuk pembangunan kantor DPD RI perwakilan di Jatim. Namun, Khofifah meminta agar dipastikan terlebih dahulu master plan gedungnya.

“Dari sisi master plan gedung harus detil, setelah itu disiapkan penganggarannya. Kalau sekarang memang masih menempati kantor Bakesbangpol Jatim yang memang dinilai kurang representatif,” katanya kepada wartawan usai menerima kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPD RI di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat (1/11/2019).

Khofifah juga berharap kepada DPD RI agar bisa membangun koneksitas, terutama hubungan dagang antardaerah.

“Perdagangan antardaerah Jatim tinggi sekali. Hingga September tahun ini saja sudah Rp 44,9 triliun,” tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPD RI, La Nyalla Mahmud Mattalitti berharap Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa menghibahkan tanah untuk pembangunan kantor DPD di daerah.

“Kami harap diberikan hibah tanah dan pembangunannya menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), dan beliau menyanggupi,” ujarnya.

Menurut dia, kehadiran kantor di Surabaya merupakan wujud nyata komitmen DPD RI untuk lebih dekat dan hadir bersama-sama masyarakat daerah dalam memperjuangkan kepentingan serta aspirasi daerah.

Sejak 2010, kata dia, penyiapan kantor DPD RI di Ibu Kota provinsi dilakukan secara simultan di seluruh Indonesia dengan aspek-aspek persiapan dalam hal organisasi, model operasional kerja dan penyiapan tanah serta pembangunan gedung yang seluruhnya atas dukungan APBN.

Selain itu, pembangunan kantor ini sejalan dengan perintah dari Undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), melalui Pasal 252 Ayat (4) yang dijelaskan bahwa Anggota DPD RI dalam menjalankan tugasnya berdomisili di daerah pemilihannya dan mempunyai kantor di ibu kota provinsi daerah pemilihannya.

“Bila mengacu kepada amanat UU MD3, kantor yang dimaksudkan untuk memudahkan penyerapan aspirasi daerah oleh anggota DPD RI dalam mengembangkan artikulasi politik daerah bersama-sama dengan Pemerintah Daerah,” imbuhnya.

La Nyalla juga mengatakan bahwa DPD RI dapat membangun kesepahaman antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

“Melalui kantor ini juga para pemangku kebijakan di daerah dapat menyampaikan seluruh aspirasi, ide dan gagasannya untuk ditindaklanjuti di tingkat pusat demi kemajuan daerah,” tegasnya.

Ketua Umum MPW Pemuda Pancasila Jatim itu juga menyampaikan terima kasih kepada Pemprov Jatim yang sejak 2010 telah meminjamkan ruang kantor sementara untuk DPD RI di Bakesbangpol Jatim di Jalan Putat Indah Surabaya.

Baca Juga:

  • Pemprov Jatim Dorong Bandara Abd Saleh Segera Internasional
  • Jelang Pelantikan Presiden, Forkas Jatim ‘Deklarasi Bersatu dan Damailah Indonesia’
  • Bupati Pandeglang: Terima Kasih Jawa Timur
  • Minggu Nanti, Bakorwil III Malang Gelar Pasar Murah

Sesuai program kerja, lanjut dia, maka rencana pembangunan kantor secara permanen akan dilakukan di seluruh provinsi di Indonesia secara bertahap.

Sampai saat ini, DPD RI telah memiliki gedung permanen yang cukup representatif di tiga provinsi, yaitu Sumatera Selatan, Yogyakarta dan Nusa Tenggara Timur.

DPD juga telah menerima hibah tanah dan telah dilakukan balik nama sehingga sertifikat atas nama DPD RI di 11 provinsi yaitu Provinsi Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara dan Maluku. [tok/but]