Politik

Pemkab Jember Gagalkan Peledakan Perdana Tambang Batu Kapur Gunung Sadeng

beritajatim.com Pemkab Jember Gagalkan Peledakan Perdana Tambang Batu Kapur Gunung SadengOryza A. Wirawan



Jember (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, menggagalkan rencana peledakan lahan tambang batu kapur oleh PT Semen Imasco Asiatic di Gunung Sadeng, Rabu (6/4/2022).

Sekretaris Daerah Pemkab Jember Mirfano mengatakan, informasi peledakan perdana diterimanya kemarin. PT Imasco melayangkan surat pemberitahuan itu kepada Musyawarah Pimpinan Kecamatan Puger. “Karena masih ada hal-hal yang perlu kami bicarakan dengan PT Imasco, maka kami tidak mengizinkan PT Imasco melakukan aktivitas peledakan,” katanya.

Mirfano menerjunkan tim verifikasi di lapangan setelah mendengar informasi peledakan tetap akan dilakukan. Dari hasil veridikasi diperoleh fakta, bahwa lokasi yang akan diledakkan adalah lahan eks hak pengelolaan lahan (HPL) CV DU yang sudah dicabut oleh pemkab pada Maret 2022.

CV DU memperoleh HPL seluas 9,61 hektare pada 2015. “Kami bertanya-tanya, ada apa ini antara Imasco dengan CV DU,” kata Mirfano. Apalagi ternyata orang yang menandatangani surat pemberitahuan aktivitas peledakan PT Imasco selaku Kepala Teknik Tambang ternyata juga personel CV DU.

Peledakan perdana akhirnya urung dilakukan. “Disepakati pihak Imasco akan menunda aktivitas peledakannya,” kata Mirfano.

Beritajatim.com belum berhasil memperoleh konfirmasi dari PT Semen Imasco Asiatic. Baik telepon maupun pesan WhatsApp sama-sama tidak mendapat balasan dari Sugiyanto, Humas PT Semen Imasco Asiatic.

Pemkab Jember memang tengah bersemangat menertibkan penambangan batu kapur di Gunung Sadeng. Sejumlah perusahaan tambang diketahui melanggar ketentuan dan akan dicabut hak pengelolaan lahannya.

Penertiban ini berawal dari keinginan Pemkab Jember memaksimalkan pendapatan asli daerah dari sektor pertambangan, setelah mengantongi sertifikat hak pakai Pemkab Jember seluas 190 hektare yang terbit pada 2013.

Ada 19 perusahaan yang mengantongi hak pengelolaan lahan (HPL) yang merupakan barang milik daerah itu sejak 2015. Namun selama bertahun-tahun, para pengusaha tambang itu tak maksimal dalam memberikan pemasukan untuk pendapatan asli daerah (PAD).

Dalam sebuah kesempatan, Mirfano pernah mengatakan, potensi pendapatan dari eksploitasi tambang bukit kapur di Gunung Sadeng mencapai Rp 300 miliar setiap tahun. Namun Pemerintah Kabupaten Jember hanya memperoleh pajak paling besar Rp 4,9 miliar pada 2021.

Pada 2019, PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari Gunung Sadeng hanya Rp 755 juta, pada 2020 hanya Rp 1,9 miliar, dan pada 2021 hanya Rp 4,9 miliar. “Kami berupaya mengevaluasi kembali para pengusaha tambang yang bekerjasama dengan pemkab selama ini. Bayangkan, dari potensi Rp 300 miliar, pemkab hanya mendapatkan PAD maksimum Rp 4,9 miliar,” kata Mirfano.

Baca Juga:

  • Tertimpa Batu Besar Jatuh, Kuli Angkut Batu Tewas
  • Tertimpa Batu Kapur, Pekerja Tambang di Tuban Meninggal Dunia

Pemkab Jember kemudian melakukan inspeksi, evaluasi, dan verifikasi sementara terhadap perusahaan-perusahaan tambang itu. Hasilnya mengejutkan. Ada sejumlah persoalan yang muncul di Gunung Sadeng. Ada sejumlah perusahaan yang tidak memiliki kemampuan untuk mengelola, sehingga lahan justru dikuasakelolakan ke pihak lain.

“Pemegang HPL mendapatkan bagi hasil dan titipan kewajiban pendapatan asli daerah, tapi hanya dibayarkan sebagian kecil kepada Pemkab Jember,” kata Mirfano, sebagaimana diberitakan beritajatim.com, Selasa (8/3/2022).

Menurut Mirfano, ada perusahaan yang tak memiliki peralatan tambang tapi bisa memberikan PAD hingga Rp 1 miliar ini yang memunculkan pertanyaan. “Jadi dia hanya memanfaatkan selembar kertas HPL, kemudian dikerjakan orang lain atau diperjualbelikan,” katanya.

Ketidakmampuan mengelola juga menyebabkan lahan dikuasai dan dikelola pihak lain tanpa seizin pemilik HPL dan Pemkab Jember. “Lahan dieksplorasi secara berlebihan, sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan tanpa ada upaya reklamasi,” kata Mirfano.

Pemkab Jember menduga ada empat perusahaan yang memperjualbelikan hak pengelolaan lahan (HPL) seluas total 18,8 hektare. Mirfano mengatakan, pihaknya tengah mencari bukti-bukti kuat jual beli HPL tersebut. “Tapi dugaanya mengarah ke sana,” katanya. [wir/suf]




The post Pemkab Jember Gagalkan Peledakan Perdana Tambang Batu Kapur Gunung Sadeng first appeared on beritajatim.com.