Politik

Pemkab Jember Anggarkan Rp 52 Miliar untuk Insentif Tenaga Kesehatan








Jember (beritajatim.com) – Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, Jawa Timur,, mengusulkan anggaran Rp 58 miliar untuk insentif tenaga kesehatan. Dari alokasi itu, Rp 22 miliar digunakan untuk pembayaran tunggakan insentif tenaga kesehatan pada 2020 dan Rp 36 miliar untuk insentif pada 2021.

“Namun karena kesediaan anggaran hanya Rp 52 miliar, maka itulah yang kami manfaatkan lebih dulu, sehingga nanti apabila terjadi kekurangan akan dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah,” kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Jember Wiwik Supartiwi.

Dalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) APBD Jember 2021, Dinkes semula mendapat anggaran Rp 500,707 miliar. Belanja tidak langsungnya sebesar kurang lebih Rp 119 miliar dan belanja langsung Rp 381 miliar.

Sebenarnya dalam APBD 2021, insentif tenaga kesehatan tidak teranggarkan karena pada 2020 ada tunggakan insentif tenaga kesehatan sebesar Rp 22 miliar. Insentif tahun lalu seharusnya dibiayai Kementerian Kesehatan. “Namun karena kita tidak mempunyai Perkada (Peraturan Kepala Daerah) dan APBD (Anggaran Pendapatam Belanja Daerah), sehingga tidak teserap dengan baik,” kata Wiwik.

Tunggakan sebesar Rp 22 miliar tersebut dilaporkan kepada TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dan Badan Anggaran DPRD Jember. Namun ada kebijakan baru yang muncul setelah APBD 2021 disepakati bersama, bahwa Kementerian Kesehatan melimpahkan insentif tenaga kesehatan kepada APBD kabupaten dan kota. Akhirnya pada 15 Juni 2021, dengan persetujuan TAPD dan Banggar, Dinkes memperoleh alokasi anggaran Rp 52 miliar untuk membayar tunggakan insentif 2020 dan insentif pada 2021.

Saat ini, tunggakan insentif tenaga kesehatan selama Juni-Desember 2020 pada masa pemerintahan Bupati Faida, sudah direalisasikan pada masa pemerintahan Bupati Hendy Siswanto sebesar Rp 20,438 M.

“Dan sudah diterima oleh tiga rumah sakit daerah dan 50 puskesmas. Saat ini kami sudah memverifikasi kebutuhan insentif tenaga kesehatan Januari-Juni 2021,” kata Wiwik. Sementara anggaran insentif yang sedang dalam proses pencairan sebesar Rp 9,767 miliar.

Baca Juga:

  • Banyak Nakes Terpapar Covid-19, Ini Penjelasan IDI
  • Tangani Covid Bangkalan, Banyak Nakes Belum Terima Insentif
  • Total Sudah 68 Dokter Jatim Terinfeksi Covid-19
  • Positif Covid-19 di Gresik Capai 1005 Orang

Pencairan insentif ini, menurut Wiwik, untuk memberikan semangat kepada para tenaga kesehatan yang telah melayani masyarakat selama masa pandemi. Terjadinya penurunan nominal insentif dikarenakan pada Januari-Maret 2021 terjadi penurunan angka konfirmasi positif Covid yang dilayani. “Insya Allah pada Juli ada ledakan kuat (kasus konfirmasi positif Covid), sehingga nominal anggaran bersifat fluktuatif,” katanya.

Sementara untuk jasa pelayanan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) pergeseran sudah dilakukan TAPD dan Banggar. “Kami mendapatkan alokasi total Rp 35,343 miliar. Realisasi untuk honor teman-teman (tenaga kesehatan) dan japel (jasa pelayanan) dan honor magang mandiri pada Januari-Juni 2021 sebesar Rp 23,376 miliar,” kata Wiwik.

Bupati Hendy Siswanto membenarkan, setelah pemerintah pusat tak lagi menanggung insentif tenaga kesehatan, beban tunggakan insentif tahun 2020 itu beralih kepada pemerintah kabupaten. “Ya tidak apa-apa, memang negara harus membayar kok. Saya ini ketiban sampur ceritanya,” katanya. [wir/suf]









The post Pemkab Jember Anggarkan Rp 52 Miliar untuk Insentif Tenaga Kesehatan first appeared on beritajatim.com.