EkonomiPeristiwaPolitik

Pemerintah Telah Menetapkan Tarif Batas Bawah Ojek Online, Yuk di Simak!

Pemerintah telah mengeluarkan tarif batas bawah ojek online yaitu mulai dari Rp.1.850 per Km.

Kementrian Perhubungan mendapatkan pesan dari Pemerintah untuk mengumumkan besaran tarif ojek online atau kita sebut dengan Ojol yang dibagi ke dalam 3 zonasi. Ketentuan tarif ini akan mulai berlaku mulai 1 Mei 2019.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementrian Perhubungan Budi Setiyadi menyatakan, ketentuan tarif ini akan dibagi ke dalam 3 zona. Zona pertama yaitu Sumatera, Jawa dan Bali kecuali Jabodetabek, Zona kedua Jabodetabek dan Zona ketiga bagi wilayah Kalimantan, Sulawesi sampai Maluku.

”Kenapa Jabodetabek tidak sama atau berbeda? Untuk pola perjalanan dan ojek Online yang ada, itu sudah menjadi kebutuhan primer. Artinya disitu sudah jadi kebutuhan utama,” ucap Budi Setiyadi hari Senin tanggal 25 Maret 2019.

Ada beberapa ketentuan tarif ojek online yang dijelaskannya berlaku secara nett untuk pengemudi, dengan pemberlakuan biaya jasa minimal dibawah 4 km. Untuk zona pertama, tarif batas bawah Rp 1.850 per km dengan tarif batas atas Rp 2.300 per km. Biaya jasa minimal yang dikenakan Rp7.000 sampai dengan Rp.10.000.

Sementara pemberlakuan tarif batas bawah untuk zona kedua  yaitu Rp 2.000 per km, dengan ketentuan tarif batas atas Rp 2.500 per km. Biaya jasa minimal yang dikenakan Rp 8.000 sampai dengan Rp 10.000.

Sedangkan pemberlakuan tarif batas bawah untuk zona tiga adalah Rp 7.000 sampai dengan Rp 10.000.

Budi Setyadi membeberkan, ketentuan tarif tersebut sudah memperhitungkan 2 aspek yaitu biaya langsung dan biaya tak langsung.

” Namun demikian, kita menggunakan biaya langsung saja. Biaya tidak langsung adalah biaya tarif atau jasa untuk  aplikator 20 persen. Nanti akan kita normakan dalam Surat Keputusan (SK) yang merupakan turunan  Peraturan Menteri Perhubungan,” jelasnya.

SK Menhub tersebut dikatakannya akan ditandatangani Senin ini, dengan masa pemberlakuan pada 1 Mei. Pertimbangan itu diputuskan agar ada waktu penyesuaian dari pihak aplikator ojek online untuk perhitungan algoritma.

”Kita juga pertimbangkan masyarakat akan menyesuaikan dengan tarif baru ini. Jadi biarlah masyarakat berhitung sendiri dengan adanya keputusan tarif ini,” ucap Budi.

Pemerintah pun telah mengeluarkan aturan untuk ojek online melalui Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 12 Tahun 2019.

Namun, selain membahas  besaran tarif ojek online. pemerintah juga diminta untuk mengatur  soal lokasi parkir para ojek online tersebut.sebab selama ini ojek online selalu menimbulkan kamacetan lantaran perlu menunggu penumpang di pinggir jalan.

Wakil ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang bernama Sarman Simanjorang berkata sejak ada aplikasi ojek online dan terus meningkatkan jumlah pengemudi ojek online membuat kemacetan di lokasi-lokasi tertentu seperti stasiun kereta api.

”Ada fenomena baru yaitu motor atau ojek online itu membuat kemacetan. Karena di beberapa stasiun kereta misalnya, mereka parkir di pinggir jalan dan cukup banyak,” ucap Kadin Indonesia pada hari senin tanggal 25 Maret 2019.

Ia pun menjelaskan, hal seperti ini sudah seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Caranya ialah menyediakan tempat-tempat parkir bagi para ojek online agar tidak berhenti sembarangan di pinggir jalan sehingga menimbulkan kemacetan lalu lintas.

”Ini perlu dipikirkan oleh pemerintah. Jadi saya mendukung pemerintah harus membuat kantong-kantong parkir di sekitar stasiun,” kata dia.

Sarman pun melanjutkan, jika perlu tempat-tempat parkir tersebut tidak diberikan secara gratis, tetapi berbayar. Dengan demikian, ada pendapatan yang bisa didapatkan pemerintah, khususnya pemerintah daerah (pemda) dan dananya bisa digunakan untuk membangun fasilitas umum lain. kalau dibangun tempat parkir itu bangus dan akan menjadi sumber pendapatan juga,” tandas dia.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of