Politik

Pelaporan Khusus LHKPN Menteri Capai 100 Persen

googleberita

Jakarta (beritajatim.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi kepatuhan 100% laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) untuk jenis pelaporan khusus oleh Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju. Mereka adalah para penyelenggara negara yang diwajibkan undang undang untuk menyampaikan laporannya saat menduduki jabatan publik pertama kali.

“Ke-13 Menteri, Wakil Menteri dan Pejabat Setingkat Menteri tersebut sesuai peraturan memiliki batas waktu untuk menyampaikan LHKPN pada 20 Januari 2020 atau terhitung 3 bulan sejak dilantik pada 23 Oktober 2019,” kata Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati, Selasa (21/1/2020).

Baca Juga:

  • Ketua Komisi III Minta Penegakan Hukum Harus Independen dan Profesional
  • Taat Hukum, Pakde Karwo Penuhi Panggilan KPK
  • Gus Fahrur Minta Jokowi Berhentikan Menteri Agama Lukman Hakim
  • PMII Kabupaten Sumenep Demo, Tuding KPK Tebang Pilih
  • KPK Panggil Mantan Pejabat Bapedda Jatim

Dia menambahkan, sedangkan dari data keseluruhan total 51 Menteri, Wakil Menteri dan Pejabat Setingkat Menteri saat ini tercatat 22 orang (43%) telah melaporkan harta kekayaannya. “Sisanya sebanyak 29 orang atau sekitar 57% merupakan wajib lapor jenis pelaporan periodik dengan batas waktu pelaporan 31 Maret 2020,” ujar Ipi. [hen/suf]