Politik

Panitia Pemilihan Wakil Bupati Pamekasan Tuai Kritik








Pamekasan (beritajatim.com) – Keputusan susunan kepanitiaan pemilihan Wakil Bupati Pamekasan, masa jabatan 2018/2023, yang digagas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, mulai memunculkan beragam kritik dan dinilai sebagai kegiatan formalitas semata.

Hal tersebut disampaikan Suli Faris, menyusul beredarnya Lampiran Keputusan DPRD Pamekasan, tentang susunan keanggotaan panitia pemilihan Wakil Bupati Pamekasan, Masa Jabatan 2018/2023, tertanggal Senin (1/3/2021) lalu. Khususnya di jejaring media sosial (medsos).

“Sekedar untuk sharing pamanggi (pendapat), susunan keanggotaan seleksi pemilihan calon wakil bupati itu bukannya Pansus (Panitia Khusus) yang bekerja untuk kasus yang tidak bisa ditangani komisi. Juga ada Panja (Panitia Kerja) untuk kasus yang tidak bisa diserahkan pada alat kelengkapan dewan yang ada,” tanya Suli Faris, Minggu (7/3/2021).

Bahkan keputusan yang ditanda tangani Ketua DPRD Pamekasan, Fathor Rahman juga dinilai sebagai hal formalitas semata. “Keanggotaan seleksi pemilihan calon wakil bupati hanya kegiatan yang bersifat seremonial,” ungkap pria yang sempat menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Pamekasan, beberapa periode sebelumnya.

Baca Juga:

  • PMI Jatim Minta Pemerintah Berikan Perhatian Bagi Pesantren
  • Ini 3 Kandidat Ketua DPRD Pamekasan Versi PPP
  • Distan-PHP Bantah Kelangkaan Pupuk di Pamekasan
  • BPJS Ketenagakerjaan Serahkan JKM Bagi Ahli Waris Anggota DPRD Pamekasan

“Hemat kami tidak perlu banyak orang untuk persoalan ini, cukup dengan struktur ramping dan simple saja agar tidak menjadi beban anggaran di tengah kesulitan keuangan negara seperti saat ini (akibat pandemi Coronavirus Disiase 2019),” ungkap mantan Ketua DPC Partai Bulan Bintang (PBB) Pamekasan.

Dari itu, ia juga memberikan solusi konkrit untuk persoalan yang dikritisinya. Salah satunya dengan memberikan pertimbangan untuk skala prioritas. “Kepanitiaan seharusnya dibentuk dan disesuaikan dengan urgensinya yang prinsip, ramping dan kaya fungsi. Seleksi calon wabup apa urgensinya dengan anggota sebanyak itu,” jelasnya.

“Apalagi seleksi calon pimpinan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) saja hanya terdiri dari 9 orang dengan beban kerja sangat berat. Hemat kami, sudah saatnya DPRD merubah pola dari paradigma lama ke paradigma baru yang lebih profesional,” tegasnya.

Baca Juga:

  • Kapolres Pamekasan Launching ‘Kampung Tangguh’
  • Bendera Setengah Tiang untuk Wakil Bupati Pamekasan
  • Wabup Pamekasan Jalani Perawatan Intensif di Surabaya
  • Wabup Pamekasan Launching Pamekasan School Fair 2019

Susunan kepanitiaan pemilihan Wakil Bupati Pamekasan, menggantikan posisi Raja’e yang diberhentikan secara terhormat karena mangkat alias meninggal dunia akibat sakit yang diderita. Dilakukan sebagai amanah hasil rapat paripurna dalam rangka pengumuman usulan pemberhentian Wakil Bupati Pamekasan, digelar DPRD Pamekasan, di Jl Kabupeten 107, Senin (15/2/2021) lalu.

Di mana susunan kepanitiaan tersebut terdiri dari 4 unsur pimpinan DPRD Pamekasan, 15 anggota legislatif plus anggota. Total anggota keseluruhan tercatat sebanyak 20 orang, sebanyak 19 di antaranya merupakan anggota legislatif dan satu lainnya dari unsur sekretaris dewan.

Dari total 19 orang anggota dewan, terdiri dari sebanyak 4 orang dari Fraksi PPP, 3 orang dari Fraksi Demokrat, PKB dan PKS, serta masing-masing 2 orang dari Fraksi Gerindra, Madani (Golkar dan PBB), serta Fraksi Nasdem Amanat Nasional (Nasdem dan PAN). [pin/kun]







The post Panitia Pemilihan Wakil Bupati Pamekasan Tuai Kritik first appeared on beritajatim.com.