Politik

Mendes PDTT Canangkan Lembaga Keuangan Desa

googleberita







Surabaya (beritajatim.com) – Pendirian Lembaga Keuangan Desa (LKD) dicanangkan di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (21/10/2020). Dalam kesempatan tersebut juga ditunjuk 147 BUMDesMa (Badan Usaha Milik Desa Bersama) pengelola LKD di Jawa Timur sebagai LKD Percontohan.

Pencanangan dilakukan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar didampingi Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa bersama Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso.

BUMDesMa ini merupakan transformasi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) pengelola dana bergulir eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) sejak tahun 1998 dengan nama Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan telah berakhir 31 Desember 2014.

Khofifah mengatakan, hingga akhir program di Jawa Timur terdapat 522 UPK dengan mengelola dana bergulir lebih dari Rp 1,6 Triliun dan hingga saat ini masih tetap dikelola dengan baik. 522 UPK tersebut tersebar di 522 kecamatan di 29 kabupaten, dan dan memberikan manfaat kepada 72.582 kelompok masyarakat (Pokmas).

Dari 522 UPK tersebut, 147 UPK di antaranya bertransformasi menjadi BUMDesMa yang mengelola aset dana bergulir saat awal tahun 2015 sebesar Rp 475,5 miliar dan berkembang menjadi Rp 593,6 miliar pada tahun 2019. “Artinya, dengan bertransformasi menjadi BUMDesMa akan menjamin berkembangnya dana bergulir sekaligus ada kepastian hukum dari sisi kelembagaan,” kata Khofifah kepada wartawan.

Baca Juga:

  • Ini Langkah Jatim Atasi Defisit Kedelai Lima Tahun Terakhir
  • Khofifah Apresiasi Penjualan Hewan Kurban Online
  • Horeeee.. Gubernur Keluarkan Kebijakan Pemutihan Sampai Akhir November
  • Proper ‘Peningkatan Kapasitas Camat Melalui Diklat Kepemerintahan’ Diuji
  • Pemkot Malang dan Pemkab Trenggalek Jajaki Sister City

Jatim dalam melakukan pembinaan dan pengawasan dana bergulir eks PNPM MPd mengikuti arah kebijakan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bahwa pengaturan PNPM MPd pasca program dan pelestarian hasil-hasilnya harus ditata dan dipastikan kepemilikan asetnya berdasarkan pengaturan Undang Undang Desa.

Dalam kesempatan tersebut, Khofifah juga menyampaikan bahwa di Jawa Timur telah terbentuk pula 6.080 Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dengan beragam unit usaha diantaranya adalah usaha simpan pinjam sejumlah 4.148 unit, dengan total modal kerja yang dikelola sebesar Rp 193,8 miliar dan telah memberikan kontribusi Pendapatan Asli Desa sebesar Rp 8,2 miliar.

BUMDesa telah melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, diantaranya dengan Perbankan, PT. POS Indonesia, PT. Mitra Bumdesa Nusantara (MBR), PT. Pertamina dan Perguruan Tinggi. BUMDesa di Jawa Timur juga menjadi Mitra Lumbung Pangan Jatim dalam menyediakan bahan pokok dengan harga murah, dikarenakan adanya subsidi ongkos kirim dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur kerjasama dengan PT. POS Indonesia.

Menurut Khofifah, permasalahan peningkatan ekonomi dan kemiskinan merupakan tantangan utama pembangunan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. “BUMDesa dan BUMDesMa harus mampu mendorong peningkatan ekonomi perdesaan sehingga bisa mempercepat penurunan kemiskinan,” terang Khofifah.

Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penandatangan Perjanjian Kerja Bersama antara Kementerian Desa PDTT dan OJK yang merupakan tindak lanjut dari MoU antara Menteri Desa dengan Ketua Dewan Komisioner OJK, sekaligus dilakukan penandatanganan komitmen bersama antara Kemendesa PDTT, OJK, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten, Kepala Desa, Badan Kerjasama Antar Desa dan BUMDesMa.

Baca Juga:

  • Di Hadapan Menteri Desa, Bupati Jombang Paparkan Progres Pembangunan
  • Peletakan Batu Pertama di RSNU Jombang Bertabur Kiai dan Menteri

Dalam sambutannya, Menteri Desa PDTT mengatakan, “Syukurlah, saat ini UU Cipta Kerja menyatakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) memiliki status badan hukum tersendiri. Legalitas inilah yang membuka ruang Musyawarah Antar Desa di tiap kecamatan untuk membentuk BUMDesa Bersama.

Lantas, UPK eks PNPM bisa mengisi posisi unit usaha dalam BUMDesMa itu. Transformasi kelembagaan ini memastikan kepemilikan publik atas dana bergulir tetap terjaga” ujarnya.

Masuknya OJK untuk membina dan mengawasi tentu mencerahkan, karena memastikan pengawasan rutin atas bisnis sosial keuangan mikro ini, sekaligus membina UPK sejak proses pengalihan kelembagaan menjadi BUMDesMa dengan unit usaha LKM, hingga rutin menjaga kesehatan keuangan triwulanan, terang Gus Halim saat ditanya terkait kehadiran OJK.

Pada kesempatan ini, Gus Halim menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang luar biasa kepada Gubernur Jawa Timur yang masih tetap membina dan mengawasi UPK Eks PNPM MPd yang sudah berakhir 6 tahun yang lalu.

“Inilah alasan kenapa Jawa Timur dipilih menjadi percontohan pendirian LKD, karena Ibu Gubernur dengan penuh kesabaran ngemong teman-teman UPK untuk tetap mengamankan perguliran dana. Bahkan, sudah terbentuk 147 BUMDesaMa yang merupakan hasil transformasi UPK, dan ini satu satunya di Indonesia,” pungkas menteri yang berasal dari Jombang ini. [tok/suf]








The post Mendes PDTT Canangkan Lembaga Keuangan Desa first appeared on beritajatim.com.