Politik

Legislator Pamekasan Minta Pemkab Tutup Wiraraja Secara Permanen



Pamekasan (beritajatim.com) – Legislator Pamekasan, Ali Masykur meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat, agar segera menutup secara permanen keberadaan Hotel, Cafe dan Resto Wiraraja, Jl Tlanakan, Pamekasan.

Hal tersebut disampaikan pasca dirinya yang mewakili Komisi I DPRD Pamekasan, menerima perwakilan dari Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (NU) bersama Badan Otonom (Banom) se kecamatan Tlanakan. Khususnya pasca adanya penggerbekan ‘pesta narkoba’ di Wiraraja, beberapa waktu lalu.

“Dari awal kami sudah menyampaikan sekaligus meminta agar Wiraraja tutup permanen, sekalian dibuatkan banner dan dipampang di depan Wiraraja dan tempat umum lainnya, bahwa usaha (Wiraraja) ini melanggar Perda (Peraturan Daerah) Nomor 2 Tahun 2019,” kata Ali Masykur.

Baca Juga:

  • Purna Tugas, Ini Pesan Suli Faris Bagi Anggota DPRD Pamekasan
  • Hari Ini, 45 Anggota DPRD Pamekasan 2019-2024 Dilantik
  • Massa FPI dan LPI Desak Gedung Bioskop KCM Ditutup
  • Komposisi Fraksi DPRD Pamekasan Lengkap

Tidak hanya itu, politisi muda Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Pamekasan juga meminta pemkab setempat agar mendindak tegas seluruh pengusaha yang lalai mengurus izin ataupun mereka yang nakal dalam melakukan usaha, dalam artian menjalankan usaha dengan melanggar regulasi.

Suasana forum audiensi NU Tlanakan bersama Komisi I DPRD Pamekasan di Gedung Wakil Rakyat di Jl Kabupaten 107, Senin (29/6/2020).

“Jadi kami meminta pemkab Pamekasan agar menindak tegas para pengusaha nakal, apalagi dalam usahanya mereka tidak mengantongi izin. Baik itu berupa izin online (OSS) yang terkoneksi ke pusat dan provinsi ataupun izin manual,” tegas politisi muda yang akrab disapa Masykur.

Disinggung soal hasil pertemuan dalam forum audiensi bersama perwakilan NU Tlanakan, pihaknya menyampaikan segera mendindak lanjuti laporan khususnya yang berkenaan dengan keberadaan Wiraraja yang sangat meresahkan masyarakat, khususnya masyarakat Tlanakan.

“Soal rencana penutupan maupun tindak lanjut lainnya, kita masih menunggu hasil musyawarah lanjutan. Dalam hal ini tentunya melibatkan seluruh pihak, khususnya pihak eksekutif untuk membahas seputar status Wiraraja,” pungkasnya.

Dalam audiensi tersebut, tampak hadir puluhan massa dari perwakilan NU bersama sejumlah Badan Otonom (Banom) se Tlanakan, mereka ditemui oleh Komisi I DPRD Pamekasan, bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Pamekasan, Camat Tlanakan, serta Satpol-PP Pamekasan. [pin/ted]