Politik

Larangan PNS Dalam Menunjukkan Dukungan Politik

PNS Dilarang Menunjukkan Dukungan Untuk Parpol

Larangan PNS Dalam Menunjukkan Dukungan Politik

Google Berita – Bulan Desember tahun 2017 lalu, pemerintah mengeluarkan sebuah larangan bagi PNS untuk menunjukkan dukungan politik terhadap seseorang maupun partai politik di internet. Netralitas merupakan hal yang penting dan merupakan sebuah gagasan ideal, meski sebenarnya akan sangat sulit untuk benar-benar netral. Dengan adanya surat edaran resmi dengan nomer B/71/M.SM.00.00/2017, pemerintah melarang PNS untuk menanggapi hal berbau politik mulai dari komentar, like dan sejenisnya, mengunggah maupun menyebarkan foto dan video valon kepala dan atau wakil kepala daerah di media online dan media sosial dalam menghadapi Pilkada bulan juni mendatang. Para PNS juga dilarang untuk berfoto bersama dengan calon kepala dan atau wakil kepala daerah, terutama berpose dengan menggunakan sebuah simbol ataupun gerakan yang menunjukkan suatu keberpihakan, contohnya adalah berfoto dengan menunjukkan angka satu yang melambangkan mendukung balak calon nomer satu.

Walaupun hanya berupa surat edaran, namun karena ini adalah surat edaran resmi dari pemerintah tentunya PNS akan berpikir dua kali untuk sekedar memberikan like atau membagikan berita kepada bakal calon kepala dan wakil kepala daerah yang mereka dukung. Sanksi yang didapat apabila melanggar ketentuan ini bermacam-macam, mulai dari sanksi ringan seperti mendapatkan sanksi administratif hingga sanksi yang berat seperti diberhentikan sebagai PNS. Hal ini mungkin terjadi setelah pemerintah menilik pemilihan tahun-tahun sebelumnya, dimana dari pegawai pemerintah sering kali menyebarkan berita terkait politik, memberikan like kepada calon presiden yang didukung, berfoto bersama dengan calon favoritnya dan juga memberikan simbol tangan yang menunjukkan dukungannya terhadap calon presiden yang dipilihnya.

Banyak sekali pro dan kontra terkait peraturan baru ini. Ada yang mengatakan bahwa peraturan ini sudah benar, karena dengan adanya keberpihakan pada salah satu calon presiden akan membuat kinerja menjadi tidak baik akibat dari calon yang didukung tidak menang dalam pemilihan. Selain itu juga menyebabkan pegawai pemerintah menjadi diskriminatif ketika melayani masyarakat. Namun tidak sedikit juga yang menolak peraturan tersebut, sebagai negara demokrasi tentunya hal tersebut sudah menjadi hak setiap warga negara untuk mengekspresikan pandangan politiknya dalam politik negara. Memang setiap kebijakan pemerintah pasti akan selalu ada pro dan kontranya, hal tersebut tidak akan ada habisnya. Yang penting bagaimana menyikapi dari kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah dan mengkajinya, apakah kebijakan tersebut sudah tepat atau belum.

Yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana cara pemerintah untuk memantau seluruh media online dan juga media sosial dari semua pegawai pemerintah yang tersebar dari sabang hingga merauke. Tentunya setiap orang memiliki setidaknya satu media sosial, apakah pemerintah sudah memiliki sistem tersendiri yang dapat mendata seluruh media sosial pegawai pemerintah dan memantaunya setiap saat. Hal tersebut menjadi pertanyaan masyarakat Indonesia. Tentunya bukan hal mudah untuk memantau ribuan atau bahkan jutaan sosial media yang ada. Mungkin memang pemerintah belum bisa memantau seluruh pergerakan pegawai pemerintah dalam media online dan media sosial terkait dukungan politik masing-masing, namun setidaknya pemerintah mampu memberikan peringatan kepada mereka untuk berhati-hati dalam menggunakan media online dan media sosial. Sebenarnya keputusan pemerintah ini dapat dilihat dari kejadian beberapa tahun yang lalu ketika adanya pengerahan pegawai pemerintah untuk kepentingan politik tertentu. Oleh sebab itulah netralitas dalam politik pegawai pemerintah sudah mulai diatur. Termasuk membuat pedoman perilaku pegawai pemerintah ketika menggunakan media online dan media sosial terkait politik.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of