Peristiwa

Larangan Kampanye di Ponpes, Jubir Jokowi: Masa Orang Pesantren Tak Boleh Datang

Googleberita.com, Jakarta – Juru Bicara Koalisi Indonesia Kerja pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin, TB Ace Hasan Syadzily menjelaskan mengapa cawapres Ma’ruf Amin tetap mengunjungi pondok pesantren saat masa kampanye. Kedatangan Ma’ruf ke pesantren adalah sebagai kiai bukan untuk kampanye.

Hal itu menanggapi aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di mana pesantren sebagai lembaga pendidikan merupakan tempat terlarang untuk berkampanye. Ace sependapat dengan aturan tersebut, tetapi harus dibedakan bagaimana kegiatan Ma’ruf di pesantren.

“Kedatangan dia dinilai sebagai bentuk pelanggaran ya kita harus bedakan. Kalau hak beliau adalah berasal dari pesantren ya masa orang pesantren enggak boleh datang ke pesantren,” kata Ace saat konferensi pers di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (10/10).

Pelarangan itu berlaku jika selama di pesantren melakukan kampanye. Ace menjelaskan yang masuk unsur kampanye adalah citra diri, proses mengajak untuk memilih, dan penyampaian visi misi.

“Yang terpenting sebetulnya adalah bahwa ketika dia mendatangi pesantren dan bersilaturahmi dengan kiai, oleh santri, tidak ada unsur kampanye,” jelas politisi Golkar itu.

 

* Update Terkini Asian Para Games 2018 Mulai dari Jadwal Pertandingan, Perolehan Medali hingga Informasi Terbaru di Sini.

Tidak Sampaikan Visi Misi

KH Ma'ruf Amin bersama ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar berkunjung ke Pondok Pesantren (Ponpes) Lirboyo Kediri, Jawa Timur, Senin (3/9/2018) siang. (Googleberita.com/Dian Kurniawan)

Dia menegaskan Ma’ruf ke pesantren hanya silaturahmi dengan kiai dan santri. Tidak dalam konteks menyampaikan visi misi. Sehingga tak masuk unsur kampanye.

“Dan saya kira kalau sudah memenuhi unsur kampanye, kita sepakat, kunjungan ke pesantren dan lembaga kampus dll, itu tidak boleh,” pungkasnya.

KPU menegaskan proses kampanye dalam Pemilu dan pemilihan presiden 2019 tidak boleh dilakukan di lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan yang dimaksud di antaranya kampus dan pesantren.

Larangan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu), pasal 280 ayat (1) h menyebutkan bahwa pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan. Sanksi pidana bagi seluruh pihak yang melanggar aturan kampanye adalah penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24 juta.

Reporter: Ahda Bayhaqi.

 

Saksikan video menarik berikut ini:

 

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of