Politik

Kewenangan Heru Tjahjono Plh Sekdaprov Jatim Sama dengan Definitif








Surabaya (beritajatim.com) – Kemendagri RI memberikan persetujuan atas usulan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa untuk menunjuk pelaksana harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jatim.

Jabatan Plh Sekdaprov Jatim tersebut diberikan kepada Heru Tjahjono, setelah Heru dilantik menjadi pejabat fungsional analis kebijakan utama pada 5 Maret 2021 di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jatim.

Kepala BKD Provinsi Jatim, Nurkholis kepada memberikan keterangan pers di kantornya, Jumat (12/3/2021) petang. Nurkholis didampingi Inspektur Provinsi Jatim Helmi Perdana Putra dan Kepala Biro Hukum Setdaprov Jatim Lilik Pudjiastuti.

Baca Juga:

  • Jatim Dinyatakan Terbebas dari Daerah Tertinggal
  • 2.415 Warga Kecamatan Plosoklaten Kediri Terima Bantuan JPS Provinsi Tahap Kedua
  • Posko Pendampingan Kartu Pra Kerja Disnakertrans Jatim Mulai Diserbu
  • Produksi Ribuan Baju APD dan Masker, Dindik Jatim Apresiasi 48 SMK
  • Besok, Emil Dardak Akan Sisir Bengawan Solo di Bojonegoro

Nurkholis menjelaskan, penunjukan Plh Sekdaprov Jatim oleh Gubernur Khofifah telah berjalan sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku. Hal itu dikuatkan dengan turunnya surat rekomendasi Kemendagri yang memperbolehkan menunjuk mantan Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono sebagai Plh.

“Ibu gubernur tidak mungkin mengusulkan Plh, tanpa dasar aturan yang kuat. Penunjukan Plh Sekdaprov itu sudah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundangan,” tegasnya.

Dalam UU 30/2014 itu tentang Administrasi Pemerintahan, lanjut dia, dijelaskan apabila pejabat pemerintahan berhalangan menjalankan tugasnya, maka atasan pejabat yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat pemerintahan yang memenuhi persyaratan untuk bertindak sebagai Plh atau Plt.

Selain itu, penunjukan Heru Tjahjono sebagai Plh Sekda juga diperkuat dengan Perpres Nomor 3 Tahun 2018 yang mengatur terkait penjabat (Pj) Sekretaris Daerah dan Plh.

Dalam pasal 4 Perpres tersebut dijelaskan, kepala daerah dapat menunjuk Plh, jika Sekda tidak dapat melaksanakan tugas kurang dari 15 hari kerja. Atau, dalam proses penerbitan keputusan pemberhentian Sekda kurang dari tujuh hari kerja atau sampai pengangkatan Pj Sekda.

“Secara spesifik tidak diatur dalam Perpres tersebut terkait masa jabatan dan kewenangan Plh. Sehingga, Plh akan mengisi kekosongan jabatan Sekdaprov Jatim sampai terpilihnya pejabat definitif atau sampai ditunjuknya Pj Sekdaprov,” tuturnya.

Dalam Perpres tersebut, kata Nurkholis, pengisian kekosongan sementara jabatan Sekdaprov hanya terdapat dua alternatif, yakni mengangkat Pj atau Plh. Ketentuan lain yang juga memperkuat penunjukan Pelaksana Harian adalah Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kewenangan Plh dan Pelaksana Tugas (Plt).

Dalam SE tersebut, dia menjelaskan, terdapat klausul yang menerangkan bahwa ASN yang menduduki jabatan fungsional dapat ditunjuk sebagai Plh atau Plt. Ketentuannya antara lain, pejabat fungsional ahli utama dapat ditunjuk sebagai Plh atau Plt jabatan pimpinan tinggi (JPT) madya, JPT pratama, jabatan administrator atau jabatan pengawas.

“Di SE BKN sebelumnya sebenarnya juga sudah diatur. Yaitu, SE BKN Nomor 2 Tahun 2019 yang menjelaskan bahwa JPT pratama atau jabatan fungsional ahli utama dapat mengisi JPT madya sepanjang memenuhi persyaratan,” jelasnya.

Karena aturan-aturan yang menjadi dasar penunjukan Plh itu sangat kuat, maka Gubernur Khofifah mengusulkan kepada Mendagri untuk menunjuk Heru sebagai Plh Sekdaprov. Usulan itu pun diterima dengan diterbitkannya rekomendasi Kemendagri kepada Gubernur Khofifah. “Sampai diadakan dua kali rapat bersama antareselon satu di Kementerian dan Lembaga terkait sebelum terbit rekomendasi dari Kemendagri tersebut,” tukasnya.

Inspektur Provinsi Jatim, Helmi Perdana Putra menambahkan, penunjukan Heru Tjahjono sebagai Plh Sekdaprov Jatim ada dasar hukumnya. “Kami juga melalui diskusi panjang dengan Bu Gubernur dan Pak Sekdaprov. Plh Sekda kewenangannya sama dengan Sekda definitif,” tegasnya. (tok/kun)







The post Kewenangan Heru Tjahjono Plh Sekdaprov Jatim Sama dengan Definitif first appeared on beritajatim.com.