Politik

Keikutsertaan Para Jendral Dalam Pilkada 2018

"Pilkada" Tahun 2018 Banyak Diikuti Pada Jenderal

Keikutsertaan Para Jendral Dalam Pilkada 2018

Google Berita – Tahun 2018 menjadi tahun politik dimana Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) akan berlangsung secara serentak di 17 provinsi yang ada di Indonesia. Namun ditahun ini ada yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Jika dahulu TNI/ Polri tidak pernah ikut dalam Pilkada, saat ini beberapa perwira tinggi yang masih aktif di TNI serta Polri berniat untuk ikut menjadi calon kepala daerah pada Juni 2018 dalam Pilkada. Tentunya niat untuk menjadi calon kepala daerah menjadi semakin kuat ketika partai politik yang ada di Indonesia memberikan dukungan penuh kepada para perwira tinggi TNI dan Polri secara resmi. Beberapa jendral yang akan ikut dalam Pilkada mendatang adalah Letnan Jenderal TNI Edy Rahmayadi, Inspektur Jenderal Pol Safaruddin, Inspektur Jenderal Pol Murad Ismail dan Inspektur Jenderal Pol Anton Charliyan.  Namun apabila mereka ingin menjadi kepala daerah, tentunya mereka harus meninggalkan jabatannya di TNI dan juga Polri.

Jendral Dalam Pilkada 2018. . .

 

Adi Prayitno selaku Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia menilai bahwa ada dua faktor penting yang membuat perwira tinggi yang masih aktif rela untuk mengundurkan dirinya dari institusi agar bisa ikut berpolitik di Indonesia. Pertama adalah para perwira tinggi pasti menginginkan prestise yang tinggi dan lebih besar daripada pangkat serta jabatan yang saat ini telah mereka emban. Menjadi seorang kepala daerah tentunya akan membuat status sosial seseorang menjadi lebih tinggi dan lebih terpandang dalam masyarakat. Hal tersebut merupakan suatu sifat alami manusia, jadi tidak perlu diperdebatkan lebih lanjut. Setiap manusia pasti memiliki keinginan untuk menjadi lebih baik dan menjadi nomer satu. Apalagi dalam institusi TNI maupun Polri untuk naik pangkat membutuhkan waktu yang sangat lama, butuh kesabatan dan juga ketekunan agar bisa mendapatkan pangkat yang lebih tinggi dari yang dimiliki saat ini. Bahkan bisa puluhan tahun untuk bisa menjadi nomer satu di instutisi masing-masing.

Walaupun para perwira tinggi yang ikut maju mencalonkan diri menjadi Kepala Daerah, belum ada kepastian mereka akan menang dengan mudah. Karena mereka termasuk baru dalam dunia politik dan belum dikenal luas oleh masyarakat. Akan tetapi apabila mereka masuk dalam lingkungan politik, kedepannya jalan politik akan terbuka lebar. Karena mereka akan dikenal dan mendapatkan popularitasnya ketika berpartisipasi dalam Pilkada walaupun tidak menang dalam Pilkada 2018. Bisa jadi mereka akan masuk kedalam partai politik besar dan menjadi tim sukses atau bahkan calon legislatifdalam pemilu 2019 selanjutnya.Apalagi jika perwira tinggi TNI/ Polri tergabung dalam partai politik saat Pilkada, walaupun kalah mereka tetap tidak akan menanggung rugi yang terlalu besar karena sudah meninggalkan jabatannya dalam institusi, malah pintu dunia politik akan terbuka semakin lebar.

Faktor lainnya adalah mereka masih memiliki peluang untuk menang. Tentu saja para perwira tinggi tidak akan meninggalkan jabatannya apabila tidak memiliki rencana dan strategi yang matang. Misalnya saja seperti mantan Pangdam Bukit Barisan, Sumatera Selatan yaitu Edy Rahmayadi. Ia rela untuk meninggalkan jabatannya karena sudah didukung oleh berbagai partai politik yang kuat seperti PKS, Gerindra, Nasdem, PAN dan juga Golkar. Contoh lainnya adalah calon Wakil Gubernur Jawa Barat yaitu Anton Charliyan. Sebelumnya ia adalah Kapolda Jawa Barat, ia berani meninggalkan jabatannya karena sudah memiliki jaringan yang kuat serta sudah didukung oleh PDIP yang merupakan salah satu partai politik terkuat yang ada di Jawa Barat.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of