Politik

Inilah Enam Kepala OPD Pemprov Jatim Jabat Pjs Bupati/Wali Kota








Surabaya (beritajatim.com) – Ada enam kepala OPD Pemprov Jatim yang ditunjuk sebagai Penjabat Sementara (Pjs) di enam daerah oleh Mendagri RI. Pengukuhan dan penyerahan Keputusan Mendagri dilakukan oleh Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat (25/9/2020) malam.

Mereka yang dikukuhkan adalah Pjs Bupati Malang Sjaichul Ghulam (Kepala Bakorwil Malang), Pjs Bupati Mojokerto Himawan Estu Bagijo (Kadisnakertrans Jatim), Pjs Bupati Trenggalek Benny Sampirwanto (Kadis Kominfo Jatim), Pjs Bupati Blitar Budi Santosa (Kepala Satpol PP Jatim), Pjs Wali Kota Blitar Jumadi (Asisten II Sekdaprov Jatim), Pjs Wali Kota Pasuruan Ardo Sahak (Asisten I Sekdaprov Jatim).

Gubernur Jatim, Khofifah Indar Prawansa mengatakan, pengukuhan ini merupakan konsolidasi demokrasi yang harus menyeiringkan dengan pandemi Covid-19, terkait dampak ekonomi dan dampak sosialnya.

“Bapak yang dilantik sebagai Pjs harus bisa menciptakan suasana aman, tertib dan terkendali. Semua harus dibangun berseiringan, rembug nyekrup dengan Forkopimda terkait. Saya ucapkan selamat dan bisa bekerja dengan baik,” kata Khofifah.

Baca Juga:

  • Khofifah: Raka-Raki Lini Terdepan Promosikan Wisata dan Potensi Ekonomi Jatim
  • Setahun Duet Khofifah-Emil: MJC, Ekosistem Kerja Baru Bagi Millenial Jatim
  • Pasien Sembuh Covid-19 Jatim Tembus 15 Ribu, Gubernur: Jangan Bahagia Berlebihan
  • LDII Gowes Bareng Gubernur Khofifah

Sementara itu, Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Setdaprov Jatim, Jempin Marbun menambahkan, masa kerja Pjs bupati/wali kota selama 71 hari. Yakni, pada 26 September-5 Desember 2020, di mana bupati dan wali kota daerah terkait sedang cuti karena dilaksanakan tahapan kampanye pilkada.

“Sehingga, bupati wali kota yang mencalonkan pilkada harus cuti. Kalau cuti, supaya jangan sampai kosong pemerintahan diisilah Penjabat Sementara untuk melaksanakan tugas pemerintahan daerah. Masa tugas selama 71 hari. Kewenangan Pjs menjalakan roda pemerintahan daerah, tapi untuk penandatanganan Perda APBD atau perda lainnya dan melakukan mutasi jabatan harus seizin Mendagri terlebih dahulu,” pungkas Jempin. (tok/ted)








The post Inilah Enam Kepala OPD Pemprov Jatim Jabat Pjs Bupati/Wali Kota first appeared on beritajatim.com.