Politik

Ini Harapan Dampak Aplikasi Online Program MBR di Kota Surabaya

googleberita

Surabaya (beritajatim.com) – Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Pemkot Surabaya mengumpulkan para ketua RW dan LPMK se-Surabaya. Acara itu digelar selama 3 hari dan dihelat pada 28 Januari hingga 30 Januari 2020.

Kepala Bappeko Surabaya, Eri Cahyadi, mengatakan kegiatan ini dilakukan, karena Pemkot Surabaya ingin mempermudah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya mempercepat proses pelayanan melalui aplikasi berbasis online.

Eri mengemukakan, memasuki revolusi industri 4.0, Pemkot Surabaya dalam mempermudah memberikan public service kepada masyarakat di antaranya melalui aplikasi berbasis online. “Dalam konteks ini, kita ingin mempermudah sebenarnya. Karena sekarang sudah pakai Whatsapp, secara otomatis aplikasi ini akan kita download ke HP-nya (ketua RW) masing-masing. Nanti Pak RW itu melaporkan siapa yang akan terdaftar ke MBR,” kata Eri di Surabaya, Kamis (30/1/2020).

MBR yang dimaksud dalam hal ini adalah Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Eri menjelaskan, ketika warganya tidak terdaftar dalam MBR, maka ketua RW setempat dapat mendaftarkan melalui aplikasi MBR. Caranya, ketua RW hanya tinggal memasukkan NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan alamat domisili warga. Secara otomatis, data yang dilaporkan itu kemudian masuk ke dalam aplikasi Lurah.

“Intinya ketua RW hanya memasukkan laporan NIK dan alamat saja (domisili), setelah itu secara otomatis masuk ke dalam Lurah. Kami punya waktu 48 jam untuk menyatakan ini masuk MBR atau tidak,” tegasnya.

Dengan aplikasi tersebut, Eri menyatakan, maka permasalahan yang ada di masyarakat itu bisa terselesaikan lebih cepat. Apalagi, ketua RW dan RT merupakan unsur sosial yang paling dekat dengan masyarakat. “Melalui aplikasi (MBR), warga tidak perlu datang ke kelurahan,” jelasnya.

Baca Juga:

  • Surabaya Jadi Kota Rujukan HKI
  • Pameran Foto Bertajuk Sportacular Digelar di Siola
  • Kendaraan Dinas Pemkot Surabaya Tak Boleh Dipakai Mudik
  • Dewan Sebut Masih Ada Rumah Tanpa MCK di Surabaya
  • Sejumlah Tokoh Dipanggil ke Istana Negara, Whisnu Sakti Buana Dapat Kejutan

Ia mencontohkan, seperti ketika ada warga meninggal dunia atau melahirkan, maka ketua RW tinggal melaporkan melalui aplikasi yang tersedia. Selanjutnya, data yang dilaporkan ke Kelurahan, secara otomatis juga terkoneksi ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil).

“Setelah itu kami proses di Dispendukcapil, langsung juga di Kecamatan, kita juga akan ubah KSK-nya, sehingga Pak RW nanti bisa mengambil langsung ke Kelurahan,” paparnya.

Dia berharap, dengan adanya aplikasi ini, proses pelayanan ke masyarakat bisa lebih cepat, efektif, efisien, dan tepat sasaran. Terlebih, masyarakat juga tidak perlu datang jauh-jauh ke Kelurahan atau Kecamatan. Sebagai informasi, program ini merupakan tindak lanjut dari penerapan Peraturan Wali Kota Surabaya (Perwali) Nomor 58 tahun 2019 tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan, Pemanfaatan, dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Di sisi lain, melalui Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan, kepemimpinan Wali Kota Risma juga telah memberikan banyak sekali program-progran bantuan untuk masyarakat miskin. Di antaranya bantuan permakanan yang kini dikelola Kelurahan dan program Penerima Bantuan (PB) BPJS. Program-program itu telah dijalankan sejak lama.

Data yang ada menyebutkan, pada tahun 2018, jumlah penduduk miskin di Kota Surabaya mencapai 4,88 persen atau 141 ribu jiwa. Dengan kekuatan anggaran (APBD) Kota Surabaya di tahun 2020 yang mencapai Rp 10,3 triliun, pemerintah lokal memiliki akses anggaran yang sangat memadai untuk membantu dan mengentas warga kota ini dari kondisi keterpurukan secara sosial ekonomi. [ifw/suf]