Politik

IKAPMII: Ada Pesan Khofifah di Balik Sanksi untuk Bupati Jember

googleberita







Jember (beritajatim.com) – Ikatan Keluarga Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kabupaten Jember menilai ada pesan khusus kepada publik dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, saat menjatuhkan sanksi bagi Bupati Faida.

Bupati Faida dijatuhi sanksi administratif berupa larangan menerima hak-hak keuangan, meliputi gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan lainnya, honorarium, biaya penunjang operasional, dan hak-hak keuangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sejak 2 September 2020. Dia dianggap bersalah dalam keterlambatan pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jember 2020.

“Secara politik, jika dikaitkan waktu sanksi yang dijatuhkan di tengah momentum proses pilkada, bisa dimaknai gubernur mau menyampaikan pesan: agar masyarakat bisa memilah dan memilih, mana bupati yang profesional dan yang tidak,” kata Wakil Ketua Bidang Politik, Demokrasi dan Kebijakan IKAPMII Jember, Hadi Makmur, dalam siaran pers, Sabtu (19/9/2020).

Baca Juga:

  • Pemprov Jatim Evaluasi 30 Perbup Jember Soal SOTK
  • Pemkab Jember Diperintahkan Patuhi Rekomendasi Mendagri dan Gubernur
  • Bawaslu: Kalender PDAM Jember Tak Penuhi Unsur Kampanye Caleg
  • Pemprov Jatim Revisi 18 Perbup SOTK Pemkab Jember
  • PKS Tak Tolak Interpelasi Tapi Prioritaskan Rencana APBD 2020

Menurut Makmur, gubernur ingin masyarakat bisa memilih dan memilah bupati yang taat dan patuh pada ketentuan perundang-undangan, dan mampu menjalin kerjasama dengan semua lembaga pemerintahan, termasuk dengan pemerintah provinsi.

Dalam pandangan IKAPMII Jember, pemberian sanksi itu bermakna bukan sekadar bupati tidak menerima gaji dan tunjangan selama enam bulan. “Tapi yang lebih penting makna di balik itu secara administrasi birokrasi adalah adanya sinyal jelas dan meyakinkan dari gubernur bahwa Bupati Faida dianggap tidak mampu menjalankan tugas dan kewenangan dalam melaksanakan urusan pemerintahan,” kata Hadi.

Salah satu kewenangan itu adalah mengajukan rancangan peraturan daerah, termasuk perda APBD, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 65 ayat 1a, 1d, serta ayat 2a dan 2b

“IKAPMII, secara substantif, menghargai dan mengapresiasi apa yang telah diputuskan oleh gubernur sebagai kepala derah sekaligus wakil pemerintah pusat di Jawa Timur. Khofifah sudah berani menunjukkan sikap dan ketegasannya terhadap setiap ketidaktaatan birokrasi termasuk bupati.,” kata Hadi. [wir/kun]








The post IKAPMII: Ada Pesan Khofifah di Balik Sanksi untuk Bupati Jember first appeared on beritajatim.com.