Politik

Hari Anti Korupsi, PMII Ingatkan DPRD Kota Malang Soal Tsunami KPK

googleberita

Malang(beritajatim.com) – Peringatan Hari Anti Korupsi di Kota Malang diperingati dengan demonstrasi oleh PMII Kota Malang di Depan Gedung DPRD, Kota Malang, Senin, (9/12/2019). Mereka mengingatkan legislatif maupun eksekutif pemerintahan Kota Malang untuk tidak mengulangi kasus korupsi massal.

Dalam kasus itu, 41 anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019 dibabat habis oleh KPK. Mereka terjerat kasus APBD-Perubahan Tahun Anggaran 2015. Wali Kota Malang saat itu, Moch Anton beserta sejumlah pejabat Pemkot juga terlibat dan menjadi tersangka korupsi.

“Kita mengingatkan bahwasanya di tahun kemarin sudah terbukti bahwa 40 lebih anggota DPRD Kota Malang menjadi tersangka korupsi karena APBD. Ini menjadi menjadi peringatan, bisa saja kejadian itu bisa terjadi lagi. Mungkin sekarang tidak, tapi tahun depan, tahun lusa yang mungkin bisa saja terjadi,” kata koordinator aksi, Dedi Setiawan Hariadi.

Baca Juga:

  • Peringati Hari Korupsi, Pegawai Kejari Gresik Turba ke Jalan 
  • TKN Tunggu Keputusan PPP Soal Posisi Romahurmuziy
  • Jatim Jadi Salah Satu Fokus KPK

Demonstran meminta DPRD Kota Malang dan Pemkot Malang tidak mengulangi kejahatan itu. Demonstran pun meminta pemerintah maupun dewan lebih transparan dalam mempublikasikan anggaran pemerintah yang digunakan dalam pembangunan dan belanja.

“Maka dari itu, monggo bareng-bareng untuk transparansi apapun yang dilakukan pemerintah Kota Malang bersama DPRD. Kami sadar, bahwasanya pembuat regulasi adalah DPRD, sementara pemerintah adalah eksekutor. Namun, banyak gejala atau realisasi yang menjadi eksekutor ini yang presentasinya lebih besar daripada pembuat regulasi, sehingga kegiatan tersebut banyak mengalami pembengkakan biaya,” papar Dedi.

Dedi menyebut, kasus korupsi tidak hanya soal penyelewengan kekuasaan. Namun, juga semakin memperparah kesenjangan ekonomi antara elit dan masyarakat miskin kota. Dia mengatakan, banyak masyarakat miskin yang belum tersentuh pemerintah.

“Masih ada rakyat-rakyat yang belum tersentuh oleh pemerintah. Nah, itu lah yang kita ingatkan khususnya DPRD dan Pemkot Malang,” tandasnya. (Luc/ted)