Politik

Gubernur Setujui Anggaran Tahun Jamak untuk Infrastruktur di Jember








Jember (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyetujui penggunaan anggaran tahun jamak atau multiyears untuk pembangunan infrastruktur jalan dan penerangan jalan umum di Kabupaten Jember, dalam APBD 2021.

Hal itu tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 188/224/KPTS/013l/2020 tentang Hasil Evaluasi Raperda APBD Jember Tahun Anggaran 2021. tertanggal 23 April 2021. “Tidak masalah. Memang gubernur menyampaikan bahwa proyek multiyears sah-sah saja. Yang penting pada tahun berikutnya, anggarannya ada, dan kedua, disetujui DPRD Jember. Sudah itu saja syaratnya. Tidak ada lain-lain,” kata Bupati Hendy Siswanto.

Baca Juga:

  • Bupati Hendy Warisi Peningkatan Kemiskinan dan Tiga Besar Gizi Buruk
  • Sarung Jadi Dress Code ASN Muslim Pemkab Jember Tiap Jumat
  • Politik Ngopi Bareng Hendy-Firjaun di Kalimantan 86
  • APBD Jember Tak Cukup, Anggaran Perbaikan Jalan Dicarikan Alternatif
  • Bupati Hendy: Silakan Askab PSSI Jember Gelar Turnamen

Gubernur meminta Pemerintah Kabupaten Jember agar tetap memedomani Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Lampiran Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021, serta lampiran Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam semua aturan itu ditegaskan, bahwa subkegiatan tahun jamak mengacu pada program yang tercantum Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Kedua, harus ada memorandum of uncderstanding atau nota kesepahaman antara kepala daerah dengan DPRD Jember pada saat penandatanganan persetujuan Kebijakan Umum Anggaean Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). “Sudah ada MOU-nya,” kata Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim, Senin (26/4/2021).

Gubernur juga menyatakan, proyek tahun jamak dibatasi sampai dengan akhir masa jabatan kepala daerah. Ini bisa dikecualikan jika kegiatan tahun jamak tersebut merupakan prioritas nasional dan atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Di samping itu, perencanaannya juga masuk di dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah, KUA-PPAS, dan dianggarkan pada APBD murni.

Program pembangunan yang membutuhkan total anggaran Rp 782 miliar, yang difokuskan pada tiga kegiatan, yaitu peningkatan jalan seluruh Jember senilai Rp 664 miliar, proyek instalasi penerangan jalan umum senilai Rp 110 miliar, dan peningkatan jembatan senilai Rp 8 miliar. Dua kegiatan yang disebut pertama menggunakan tahun anggaran jamak.

Sebelumnya penggunaan tahun anggaran jamak untuk infrastruktur mendapat penentangan dari Fraksi PDI Perjuangan di parlemen.

Baca Juga:

  • Komisi Ingin Ikut Bahas KUA-PPAS APBD Jember
  • Dikembalikan Pemprov, Perkada APBD Jember 2021 Kok Tiba-Tiba Diundangkan?
  • Dianggarkan APBD, Gaji GTT-PTT Jember Minimal Rp 1,2 Juta
  • Soal Perkada APBD 2021, Plh Sekda Jember: Saya Sakit Gigi, Obatnya Apa?

“Kebijakan dan program masih belum mengedepankan kepentingan peningkatan potensi sumber daya lokal. Hal itu tampak dalam memahami kontrak tahun jamak, yang semakin membuka celah hadirnya penguasa berskala besar dan menutup peranan serta keterlibatan pengusaha lokal,” kata Ketua Fraksi PDIP Edi Cahyo Purnomo, dalam pandangan umum fraksi menanggapi nota pengantar Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2021, di gedung DPRD Jember, Jawa Timur, Minggu (4/4/2021) malam.

Edi juga menyodorkan dalih Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2018 tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri Keuangan. Dalam pasal 2 disebutkan, kontrak tahun jamak dapat dilakukan untuk pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 bulan atau lebih dari satu tahun anggaran. “Atau memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran dan paling lama tiga tahun anggaran,” katanya. [wir/suf]












The post Gubernur Setujui Anggaran Tahun Jamak untuk Infrastruktur di Jember first appeared on beritajatim.com.