Politik

Fraksi PKB WO, Demokrat Tolak, PPP ‘Abstain’

Pamekasan (beritajatim.com) – Rapat internal hak interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, digelar di ruang paripurna gedung wakil rakyat di Jl Kabupaten 107, Senin (15/6/2020). Rapat diwarnai penolakan hingga aksi Walk Out (WO) fraksi.

Penolakan hak interpelasi secara terang-terangan disampaikan Fraksi Partai Demokrat, sekalipun sebagain anggota dari Partai Demokrat, tetap ansih berada di ruang sidang. Kontras dengan sikap Fraksi PKB, yang justru melakukan aksi WO sebagai bentuk penolakan terhadap pembahasan hak interpelasi.

“Pada rapat internal tentang hak interpelasi, Fraksi PKB WO dan Fraksi Demokrat menyatakan menolak. Tapi mereka (anggota Fraksi Demokrat) tetap di ruangan (forum) dan tidak melakukan aksi WO,” kata Ketua DPRD Pamekasan, Fathor Rohman kepada sejumlah wartawan.

Baca Juga:

  • 2 Kader Terbaik PKB Ditunjuk sebagai Pimpinan di DPRD Pamekasan
  • DPRD Pamekasan Pastikan Aspirasi Mahasiwa Dikirim
  • PT PBMB Nyatakan Mundur Kelola SGMRP Pamekasan
  • Rapat Internal Hak Interplasi DPRD Pamekasan Berlangsung Alot

Pada rapat tersebut, para wakil rakyat membahas dua persoalan penting yang dimasukkan dalam pembahasan hak interpelasi, masing-masing penggunaan dana Covid-19 dan program mobil sehat yang mulai didistribusikan oleh pemerintah kabupaten (pemkab) setempat.

Suasana rapat internal hak interpelasi DPRD Pamekasan tentang dana Covid-19 dan program mobil sehat, Senin (15/6/2020).

Namun setelah berdebat alot antar sesama wakil rakyat, hak interpelasi untuk penggunaan dana Covid-19 akhirnya diurungkan. Namun hak interpelasi difokuskan pada program mobil sehat yang notabene menjadi salah satu program unggulan pasangan Bupati Badrut Tamam dan Wakil Bupati Raja’e.

“Jadi hak interpelasi tetap dilakukan oleh DPRD Pamekasan, karena sudah memenuhi syarat dan sesuai dengan prosedur. Sehingga saat ini kita tinggal menunggu tahap selanjutnya,” sambung politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Pamekasan.

Baca Juga:

  • Peresmian Kampung Tangguh Tuban, Relawan Lakukan Simulasi
  • DPRD Sampang Agendakan Panggil Camat dan Kades
  • BNN Kabupaten Malang Canangkan Desa Bersih dari Narkoba
  • Demokrat Pamekasan Belasungkawa atas Wafatnya Ani Yudhoyono
  • Pelayanan Nikah di Malang Kembali Dibuka, Calon Pengantin Pakai Sarung Tangan
  • Rapid Test, Dua Warga Plesungan Reaktif dari Klaster Pasar
  • Bawaslu Temukan Pelanggaran, 2 TPS di Kota Malang Bakal Coblosan Ulang
  • Jombang Zona Merah, Bupati Tak Lakukan Karantina Wilayah
  • Komisi X DPR RI Pastikan Beri Perhatian UMKM di Surabaya
  • Kegiatan Sosial Meriahkan Program Pekan Ngaji 5

“]

Sesuai dengan penjelasan Pasal 27A Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003, hak interpelasi dimaksudkan untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan penting dan strategis, serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

“Mengacu pada hal itu, nantinya kami akan memanggil bupati untuk menanyakan hal ini (program mobil sehat), sekalipun sebelumnya yang diusulkan ada dua poin, namun yang kita sepakati hanya mobil sigap (mobil sehat),” ungkap Fathor.

Disinggul soal alasan Fraksi PKB yang memilih WO dari ruang sidang, pihaknya menjabarkan jika hal itu hanya sebatas perbedaan persepsi. “Fraksi PKB menganggap hak interpelasi ini tidak memenuhi tahapan karena tidak ada keterangan, tapi tadi juga sudah dibacakan oleh para penggagas dan semuanya sudah ada dan lengkap. Satu fraksi lainnya (Fraksi Demokrat) dengan tegas menolak hak interpelasi,” jelasnya.

“Sementara untuk Fraksi PPP bukan tidak hanya setuju atau tidak setuju, jadi (Fraksi) PPP tidak abstain, tetapi dipasrahkan sepenuhnya kepada anggota. Apalagi ketua fraksi juga pasrah penuh kepada anggota, dan nantinya hasil rapat tadi akan dikembalikan lagi ke majelis partai,” pungksnya. [pin/but]