Politik

Faktor Penting Partai Politik Menentukan Calon Kepala Daerah

Faktor Penentu Bagi Partai Untuk Mendukung Para Calon

Faktor Penting Partai Politik Menentukan Calon Kepala Daerah

Google Berita – Drama politik pada tahun 2018 akan semakin memanas, apalagi karena Pilkada akan segera dimulai pada bulan Juni 2018. Pilkada akan dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia, tepatnya di 171 wilayah. Partai politik sudah mulai melakukan tarik ulur dukungan dengan bakal calon kepala daerah, tentunya hal tersebut mempertegas diktum politik lama bahwa dalam politik tidak ada kepastian. Contohnya saja pada Pilkada Jawa Barat yang lalu, saat itu Golkar secara tiba-tiba menarik dukungannya kepada Ridwan Kamil sebagai bakal calon Gubernur, lalu PKS berbalik arah dan memberikan dukungannya dari Deddy Mizwar ke calon lain yaitu Mayjen (Purn) Sudrajat. Tentunya hal ini cukup memberikan contoh bahwa dalam politik tidak ada yang pasti, apapun dapat terjadi.

Menentukan Calon Kepala Daerah

Apalagi dalam proses untuk menentukan calon kepala daerah dan juga membangun koalisi dalam sebuah Pilkada, partai politik akan mempertimbangkan berbagai hal. Pertama adalah elektabilitas dari calon kepala daerah yang akan diusung partai nantinya. Ini adalah faktor penting yang menjadi dasar pemilihan seorang calon kepala daerah apakah partai tersebut akan mendukungnya atau tidak. Ini adalah pengetahuan dasar dalam partai politik, bahwa popularitas calon akan menentukan hasil akhir dalam Pilkada ketimbang dari mesin partai itu sendiri. Karena tingkat kedekatan antara masyarakat dengan partai, keanggotaan partai yang rendah dan juga politik elektrola yang dipengaruhi oleh elektrola calon yang akan diusung partai ketimbang partai, hal tersebut menjadi alasan mengapa popularitan calon yang akan diusung menjadi sangat penting. Karena itulah dengan alasan elektabilitas yang kuat, tak jarang partai politik akan memberikan rekomendasi kepada calon yang tidak berasal dari partai maupun kadernya sendiri.

Lalu yang kedua adalah syarat teknis dalam pencalonan kepala daerah menjadi salah satu pertimbangan penting. Dalam undang-undang terbaru, partai maupun gabungan partai dapat mendaftarkan calonnya ketika sudah memperoleh setidaknya 20% suara dari jumlah kursi DPRD atau 25% dari total perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah tersebut. Tidak sedikit partai yang tidak memiliki kemewahan untuk mencalonkan tanpa adanya kerjasama dengan partai lain. Hal tersebut menyebabkan partai politik banyak merubah calon maupun pasangan calon untuk bisa dijodohkan dengan calon dari partai lain agar bisa memenuhi syarat pencalonan tersebut. Bisa dibilang ini adalah “kawin paksa” dalam dunia politik dan menjadi salah satu penyebab terjadinya pecah kongsi dari pasangan kepala daerah saat mereka terpilih karena mungkin pasangan tersebut memiliki ideologi maupun pemikiran yang berbeda, sehingga ketika sudah tidak sepemikiran segala hal dapat berubah menjadi bencana.

Faktor terakhir adalah adanya koalisi linear antara Pilkada dengan Pemilihan Presiden dan juga Wakil Presiden 2019 mendatang. Sebelum tahun 2018, faktor elektabilitas cenderung mendominasi pertimbangan sebuah partai dalam menentukan pilihannya. Namun saat ini pertimbangan koalisi pilkada dan juga koalisi Pilpres menjadi sangat penting. Bahkan jarak antara Pilkada dan juga Pilpres tidak ada 1 tahun, hanya 9 bulan jaraknya. Karena itulah sangat terasa faktor pertimbangan Pilpres dalam menentukan koalisi Pilkada mendatang. Bisa dibilang bahwa Pilkada tahun ini merupakan semifinal sebelum menuju final dalam Pilpres 2019. Seperti yang telah disebutkan di atas mengenai PKS yang menarik diri dalam mendukung Deddy Mizwar, keputusan tersebut sebenarnya sudah diperhitungkan dan tidak bisa lepas dari strategi dalam koalisi untuk tahun 2019 antara PKS, PAN dan juga Gerindra.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of