Politik

Dugaan Pungli Rp 900 Ribu Per Kades, Komisi I Panggil Plt Kadis PMD Gresik

Dugaan Pungli Rp 900 Ribu Per Kades, Komisi I Panggil Plt Kadis PMD Gresik.

Gresik (beritajatim.com)- Dugaan adanya pungutan liar (Pungli) sebesar Rp 900 ribu per kepala desa, atau kades saat pelantikan serentak pada April 2022 lalu. Komisi I Dewan besok berencana memanggil Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD).

Panggilan ini keduanya kalinya dilakukan oleh komisi yang membidangi hukum, dan peraturan. Pasalnya, pada saat panggilan pertama sewaktu ada hearing. Dinas PMD Gresik diwakili Kepala Bidang (Kabid) Bidang Bina Pemerintahan Desa, Nur Salim.

Ketua Komisi I DPRD Gresik, Muchamad Zaifudin mengatakan pemanggilan dilakukan besok (17/5) guna mendengar langsung penjelasan dari Plt Kasus PMD. “Besok kami panggil, sebelumnya yang bersangkutan berhalangan hadir hanya diwakili kepala bidangnya,” katanya, Senin (16/05/2022).

Baca Juga:

  • Pemkot Surabaya Pastikan Pecat Lurah Pelaku Pungli
  • Diduga Kasus Pungli, Tiga Oknum KUA di Surabaya Kena Mutasi
  • Kejari Kabupaten Mojokerto Turun Selidiki PTSL Desa Watesumpak
  • Jalani Tahap Dua Kasus Pungli, PNS ESDM Pemprov Jatim Ditahan Kejaksaan
  • Diduga Lakukan Pungli, Polres Sumenep Tangkap Tangan 3 Pegawai Puskesmas

Sebelumnya, Komisi I DPRD Gresik mendapat laporan adanya dugaan pungli. Bahwa saat pelantikan kades, setiap orang yang dilantik diminta wajib membeli atribut sebesar Rp 900 ribu.

Penarikan itu berdalih, tidak masuk dalam anggaran yang dicover APBD. Namun, terungkap dalam rapat hearing yang digelar Komisi I.

Dari total Rp 900 ribu itu, rinciannya pembelian pangkat PDU Rp 150 ribu, tanda jabatan PDU sebesar Rp 150 ribu, Korpri Rp 35 ribu, nametag Rp 25 ribu, cetak foto dan pigora 16 R penyerahan SK Rp 250 ribu, cetak foto dan pigora penyematan emblem Rp 250 ribu, compact disk dan lain-lain (cetak stiker nama serta tempatnya) Rp 40 ribu.

“Ada 47 kepala desa yang akan dilantik saat itu harus membayar uang sebanyak itu untuk atribut dan dokumentasi saat pelantikan. Ini bukan nominalnya kalau terkumpul semua
mencapai Rp 42,3 juta,” ujar Zaifudin.

Politisi Gerindra ini mempertanyakan kenapa anggaran sebanyak itu tidak dimasukkan ke dalam anggaran APBD. Pasalnya, hal itu merupakan kegiatan resmi pemkab. “Biaya pelantikan yang digelar di halaman belakang Pemkab Gresik menggunakan APBD sebesar Rp 130 juta,” ungkap Zaifuddin.

Ia menambahkan, adanya polemik seolah-olah OPD jualan atribut dan budaya ini tidak baik dalam roda pemerintah kedepan. “Ini budaya tidak baik, apalagi pembelian atribut ini disertai nota bukti pembayaran,” imbuhnya. [dny/kun]





Ikuti kami di google berita https://bit.ly/3vWew0y
#beritaviral #jawatimur #berita #beritaterkini