Politik

DTKS Tidak Sesuai Kondisi Lapangan, Verifikasi Ulang Bikin Molor

googleberita

Jember (beritajatim.com) – Pemerintah desa sudah memverifikasi nama-nama warga terdampak pandemi Covid-19 yang berhak menerima bantuan langsung tunai. Musyawarah desa sudah dilakukan. DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) justru membuat proses pemberian bantuan molor.

“Beberapa waktu lalu Dinas Sosial Kabupaten Jember mengirim DTKS (ke pemerintah desa). Ini disuruh diverifikasi juga. DTKS hari ini banyak yang tak relevan. Akhirnya kami masukkan data baru untuk penerima BLT, karena di peraturan, yang dijadikan pedoman pertama adalah DTKS. Karena DTKS tidak relevan, kami sesuaikan dengan data hari ini di masyarakat,” kata Pelaksana Tugas Ketua Asosiasi Kepala Desa Jatim Bhisma Perdana, Kamis (7/5/2020).

Baca Juga:

  • Jaksa Periksa Mantan Kepala Disperindag Jember
  • Pengusulan KH Achmad Siddiq Jadi Pahlawan Nasional Sudah Berjalan 3 Tahun
  • Empat PNS Berani Penuhi Panggilan Panitia Angket DPRD Jember
  • Jubir Fraksi PDIP Nyanyikan Lagu Bongkar Iwan Fals dalam Sidang Paripurna
  • Dok! DPRD Jember Resmi Melakukan Interpelasi

Bhisma mengatakan, DTKS banyak berubah setelah diverifikasi ulang oleh pemerintah desa. “Kalau di tempat saya (Desa Jubung, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember), yang valid mungkin hanya 10-20 persen,” jelasnya.

Menurut Bhisma, kalau pendataan warga penerima bantuan diserahkan ke desa tanpa harus dipadukan dengan DTKS, penyaluran bantuan langsung tunai yang dibiayai Dana Desa sudah tuntas. “Kalau tidak diriwuki DTKS, selesai pasti. Kesannya Dinas Sosial numpang verifikasi data pada desa. Ini yang bikin lama,” katanya.

Proses pemberian bantuan semakin panjang, karena data verifikasi dari pemerintah desa masih diverifikasi lagi saat dikirimkan kembali kepada pemerintah kabupaten. “Ini yang bikin lama,’ kata Bhisma. [wir/kun]