Politik

DPRD Jember: Wajar, ASN Gamang Laksanakan Perkada APBD 2021








Jember (beritajatim.com) – Kegamangan aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, untuk melaksanakan peraturan kepala daerah (perkada) tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2021 bisa dipahami parlemen.

Perkada tersebut ditetapkan dan diundangkan pada 8 Januari 2021. Ada tanda tangan Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Achmad Imam Fauzi di sana. Perkada tersebut menyebutkan, jumlah pendapatan daerah Rp 3,778 triliun dan jumlah belanja Rp 4,544 trilun. Perkada ini dibuat, karena bupati dan DPRD Jember belum menetapkan persetujuan bersama Peraturan Daerah APBD 2021.

Perkada itu diikuti dengan surat tertanggal 11 Januari 2021 untuk seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Jember. Bupati Faida memerintahkan seluruh Kepala OPD untuk segera melaporkan belanja yang bersifat wajib dan mengikat dalam tahun anggaran 2021.

Kegamangan ASN dipicu dari keabsahan prosedur pengundangan perkada tersebut, setelah Pemprov Jatim mengembalikan naskah Perkada APBD Jember 2021 pada 29 Desember 2020. Dalam surat yang ditandatangani Sekretaris Daerah Jatim Heru Tjahjono disebutkan, bahwa perkada tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 91.

Selain itu, Heru Tjahjono juga mengingatkan dalam suratnya, bahwa jika penetapan APBD mengalami keterlambatan, maka ada dua hal yang harus dirujuk. Pertama, Pasal 110 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerlntah Nomor 12 Tahun 2019.

Baca Juga:

  • Dampak Ekonomi JFC Terhadap Jember Dipertanyakan
  • Jubir Fraksi PDIP Nyanyikan Lagu Bongkar Iwan Fals dalam Sidang Paripurna
  • Jaket Pelampung Nelayan Rp 1,8 M di Jember Jadi Temuan BPK RI
  • Orang Tua Siswa Usulkan Penambahan Pagu PPDB Jember

Di sana disebutkan, kepala daerah melaksanakan pengeluaran setiap bulan paling tinggi sebesar seperduabelas jumlah pengeluaran APBD tahun anggaran sebelumnya. Pengeluaran setiap bulan tersebut dibatasi hanya untuk mendanai keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kedua, Pasal 105A ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Di sana disebutkan, pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan dibatasi hanya untuk belanja yang bersifat tetap seperti belanja pegawai, layanan jasa dan keperluan kantor sehari-hari.

Pemprov Jatim lantas meminta agar Bupati Faida bersama DPRD Kabupaten Jember mempercepat proses pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Kedua, Bupati Faida diminta segera menetapkan peraturan kepala daerah mengenai dasar pengeluaran setiap bulan yang paling tinggi sebesar seperduabelas jumlah pengeluaran APBD tahun anggaran sebelumnya. Namun anggaran dibatasi hanya untuk mendanai keperluan mendesak termasuk belanja yang bersifat tetap seperti belanja pegawai, layanan jasa dan keperluan kantor sehari-hari.

Baca Juga:

  • Keinginan Plt Bupati Jember Ringankan Sanksi Kepala Bappeda Ditolak Pemprov
  • Fraksi Pandekar Soroti Bupati Faida Soal Dua Hal
  • Cinta Laura Buka Paha di JFC, Bupati Faida Minta Maaf
  • PMII Minta Kapolres Jember Jadi Mediator dengan Bupati

“Soal kegamangan ASN itu wajar, sebab setelah saya cross check kemarin, bupati ini mengeluarkan surat keputusan pengguna anggaran. Jadi yang dikhawatirkan para pengguna anggaran ini, ketika penggunaan anggaran tidak ada cantolan hukumnya, dalam hal ini perkada yang disetujui gubernur, mereka khawatir ada masalah di kemudian hari,” kata Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi, Sabtu (16/1/2021).

“Di sisi lain, ASN, honorer, dan pekerjaan perkantoran sudah berjalan 15 hari. Artinya ada kebutuhan-kebutuhan mendasar yang butuh anggaran dan ini harus dieksekusi saat ini juga,” kata Itqon.

DPRD Jember sudah melayangkan surat kepada gubernur dan Kementerian Dalam Negeri. “Kami bertanya soal legal standing. Harapan kami kalau ada jawaban tegas dari gubernur, bisa mengamankan ASN yang gamang itu, takutnya ada masalah di kemudian hari,” kata Itqon.

Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim menilai, kegamangan itu wajar karena hampir di semua organisasi perangkat daerah terjadi dualisme pemimpin. “Sampai saat ini masih kontroversial,” katanya. [wir/suf]







The post DPRD Jember: Wajar, ASN Gamang Laksanakan Perkada APBD 2021 first appeared on beritajatim.com.