Politik

DPRD Jember Segera Laksanakan Hak Menyatakan Pendapat

googleberita


Jember (beritajatim.com) – DPRD Jember, Jawa Timur, segera melaksanakan hak menyatakan pendapat sebagai tindak lanjut rekomendasi panitia angket. Pimpinan parlemen bertemu dengan pimpinan sebelas partai politik di gedung DPRD Jember, Senin (29/6/2020), sebagai langkah awal.

Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi mengatakan, hak menyatakan pendapat adalah hak yang melekat pada parlemen. “Ketua-ketua parpol memasrahkan sepenuhnya kepada pimpinan DPRD Jember untuk melaksanakan mekanisme sesuai tata tertib,” katanya.

Rencananya besok akan ada rapat pimpinan DPRD Jember. “Kemudian segera membahasnya di Badan Musyawarah dan segera menjadwalkan. Partai politik sangat mendukung agar ketidakharmonisan eksekutif dan legislatif bisa kita tunjukkan ke pemerintah pusat. Kita bacakan di legal opinion dalam narasi hak menyatakan pendapat,” kata Itqon. Pimpinan parpol menyarankan agar Dewan terfokus terhadap dugaan pelanggaran sumpah jabatan bupati.

Baca Juga:

  • Tiada Anggaran, Para Istri Anggota DPRD Jember Kirim Makan Siang
  • Legislator PDIP Pertanyakan Lambannya Pembentukan GTRA oleh Bupati Jember
  • Pemprov Jatim Revisi 18 Perbup SOTK Pemkab Jember
  • Dirjen Otoda Bahas Tindak Lanjut Perintah Mendagri Bersama Sekda Jember dan Jatim

Sebelumnya, Panitia angket menerbitkan lima rekomendasi untuk DPRD Jember dalam sidang paripurna, Jumat (20/3/2020). Pertama, meminta aparat penegak hukum yakni KPK, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia untuk menyelidiki dugaan tindak pidana khusus yang ditemukan oleh panitia hak angket. Dugaan tindak pidana khusus ini ada pada kegiatan proyek kontruksi maupun belanja tidak langsung terkait dengan hibah barang kepada masyarakat, serta kerjasama dengan pihak ketiga.

Kedua, meminta kepada BPK RI untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu kepada Pemkab Jember, melibatkan organisasi pemerintah daerah terkait dan semua pemangku kepentingan atas temuan panitia hak angket DPRD Kabupaten Jember terhadap pengadaan barang dan jasa periode 2017 sampai sekarang.

Ketiga, panitia angket merekomendasikan agar semua penyedia barang dan jasa berbasis kontruksi rangka atap baja ringan menggunakan aplikator resmi bersertifikat. Keempat, memohon kepada Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi yang tegas berupa pemberhentian tetap terhadap Bupati Jember. Kelima, meminta kepada DPRD Kabupaten Jember untuk menggunakan hak menyatakan pendapat (HMP) atas hasil penyelidikan Panitia Hak Angket. [wir/but]