Politik

DPRD Berikan Catatan 9 Isu Strategis Ranwal RPJMD Jember








Jember (beritajatim.com) – DPRD Jember, Jawa Timur, memberikan catatan terhadap sembilan isu strategis Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Ranwal RPJMD 2021-2026.

Pertama, anggaran pengembangan sumber daya manusia handal, dalam hal ini gaji pegawai, guru honorer termasuk guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap, guru ngaji, guru madrasah dan tenaga kesehatan.

“Kedua, anggaran beasiswa bagi masyarakat miskin, huffadz, dan santri maupun siswa berprestasi. Ketiga, anggaran untuk pesantren. Keempat, anggaran untuk sektor pertanian baik di hulu maupun hilir;” kata Agus Sofyan, juru bicara Panitia Khusus RPJMD DPRD Jember, Jumat (13/8/2021).

Berikutnya, anggaran untuk perbaikan insfrastruktur publik yang ramah difabel. “Anggaran untuk pengembangan Pariwisata, ekonomi kreatif, dan produk unggulan daerah. Ketujuh, anggaran untuk mewujudkan perbaikan pelayanan publik,” kata Agus.

Dua isu strategis terakhir adalah anggaran untuk membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif dalam hubungan antara eksekutif, legislatif, dan masyarakat melalui program hibah atau pokok pikiran, dan anggaran penanganan dan atau mengantisipasi dampak Covid-19.

DPRD Jember menginginkan adanya perbaikan Rancangan Awal RPJMD dengan memasukan data yang ada secara detil, dengan menympaikan persentase capaian sebagai dasar untuk mengidentifikasi permasalahan, strategi dan sasaran program yang akan dirumuskan.

“Perhitungan kerangka pendanaan kapasitas riil daerah harapannya lebih didorong untuk mengoptimalkan pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan juga sumber pendanaan lain, terutama dari optimalisasi kinerja badan usaha, permodalan, dan kerjasama,” kata Agus.

Parlemen menghendaki adanya perbaikan Rancangan Awal RPJMD dengan memasukkan penjelasan secara detail strategi dan formula dalam mengoptimalkan PAD juga sumber pendanaan lain, terutama dari optimalisasi kinerja badan usaha, permodalan dan kerjasama daerah.

“Tentunya dengan menyesuaikan situasi dan kondisi ditengah pandemi Covid-19, serta memberikan penjelasan strategi dan formula efisiensi anggaran sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas riil fiskal daerah,” kata Agus.

Baca Juga:

  • Bahas RPJMD Jember, PKS Tidak Mau Dibatasi Waktu
  • Bupati Jember: Semua Partai Sama, Tapi Saya Tak Lupa Sejarah
  • Ketua Pansus: Jangan Bandingkan Pembuatan RPJMD Jember dengan Daerah Lain
  • Antara RPJMD Jember, Tumpukan Persoalan, dan ‘Bupati Telo’

Perbaikan juga perlu dilakukan dengan memasukkan secara detail permasalahan kesetaraan pengembangan kelembagaan pendidikan secara merata, terutama pada kelembagaan pendidikan swasta keagaaman baik nonformal, informal, maupun formal seperti pesantren, madrasah diniyah. Selain itu, hal ini juga dilakukan untuk permasalahan perlemahan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam kondisi pandemi, dan permasalahan banyaknya kasus konflik yang terjadi di masyarakat terkait dengan isu sara.

“Masukkan hasil pemetaan kajian lingkungan hidup strategis serta pencapaian dari tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), dan melakukan pemetaan permasalahan kemiskinan, permasalahan pembangunan berwawasan lingkungan (ekologis) di dalam rancangan awal ini,” kata Agus.

Menurut Agus, penjelasan ini penting sebagaimana amanah dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 7 Tahun 2018. Dua aturan ini menyebutkan, RPJMD harus dilengkapi dengan informasi atau data terkait dengan kajian lingkungan hidup stategis sebagai bagian pemetaan untuk menyusun rumusan strategis.

DPRD Jember juga mendesak agar dalam Rancangan Awal RPJMD ada penjelasan baseline data dan informasi tentang perkembangan Covid19, perkembangan penanganan Covid19, serta isu strategis dalam penanganan Covid 19 di Kabupaten Jember. “Penjelasan ini penting sebagai acuan bahwa perencanaan penanganan Covid19 ke depan bisa lebih terarah dan lebih sistematis sehingga bisa menjadi daya dukung dalam pengembangan ekonomi ke depan lebih baik,” kata Agus.

Penjelasan secara detil tentang strategi efektivitas dan sinergi dalam pencapaian visi RPJMD perlu dimasukkan pula, dalam bentuk penyusunan proses bisnis pencapaian visi.Rujukannya adalah Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Peta Bisnis Pemerintahan Daerah.

“Kami ingin ada perbaikan rancangan awal RPJMD dengan memasukkan penjelasan secara detail strategi, komitmen, dan program selama lima tahun ke depan untuk menjalankan visi dan misi, terutama dalam upaya membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif dalam hubungan antara eksekutif, legislatif, dan masyarakat,” kata Agus.

Panitia Khusus DPRD Jember melihat ada beberapa ketidaksinkronan dalam perumusan strategi dan arah kebijakan dengan permasalahan pembangunan daerah yang dihadapi, serta visi dan misi bupati dalam Rancangan Awal RPJMD ini. Agus mengatakan, ini perlu diperbaiki.

Baca Juga:

  • DPRD Jember Segera Undang Kejaksaan Bahas Kiai Muqiet
  • Fraksi Pandekar Ingin DPRD Jember Punya Akun Medsos
  • PPP Usul Bentuk Kaukus NU di DPRD Jember
  • Mengapa PKS Jember Usung Tagar #2020GantiBupati?

“Masukkan strategi dan arah kebijakan yang belum tercakup dalam rancangan awal ini d iantaranya urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; statistik; persandian; perpustakaan dan kearsipan,” kata Agus.

Agus mendesak perbaikan Rancangan Awal RPJMD dengan melakukan harmonisasi antara program politik (sembilan program unggulan) dengan program teknokratik (nomenklatur program organisasi perangkat daerah). “Caranya dengan menyusun koneksitas program yang dimulai dari analisis kesamaan permasalahan yang dihadapi, strategi untuk mencapai serta tujuan dan arah kebijakan yang dirumuskan,” katanya.

Terakhir, lanjut Agus, lakukan perbaikan Rancangan Awal RPJMD dengan menambahkan kejelasan segmentasi sasaran dari program prioritas, kejelasan operasional dalam bentuk inovasi program dalam menjalankan program prioritas, serta kejelasan komitmen keuangan dengan mencantumkan rencana besaran anggaran yang dialokasikan dalam setiap program prioritas atau program unggulan. [wir/suf]









The post DPRD Berikan Catatan 9 Isu Strategis Ranwal RPJMD Jember first appeared on beritajatim.com.