Peristiwa

DPR Dipertanyakan Lantaran Kontra Terhadap PKPU

Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) atas larangan eks narapidana korupsi ikut serta dalam pencalonan legislatif menuai kontra dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

DPR Dipertanyakan Lantaran Kontra Terhadap PKPU

Google Berita – Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) atas larangan eks narapidana korupsi ikut serta dalam pencalonan legislatif menuai kontra dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Meski ditentang, dosen fakultas hukum Universitas Indonesia, Satya Arinanto menilai adanya kontra atas PKPU justru menuai pertanyaan sinis terhadap DPR.

“Jangan-jangan banyak calon yang memang banyak yang korupsi. Padahal cari calon yang lain itu dituntut orang yang bersih. Karena ini untuk menciptakan pemerintahan yang bersih,” ujar Satya, Jakarta Pusat, Sabtu (26/5).

Satya juga mengkritisi KPU yang melakukan konsultasi atas rancangan PKPU itu ke DPR. Menurutnya, lembaga independen seperti KPU tidak perlu melakukan konsultasi terlebih dahulu jika menerapkan satu norma.

Jika adanya kekeliruan, ia menegaskan, seluruh pihak termasuk DPR bisa mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Oleh sebab itu, adanya konsultasi ini yang dianggap Satya sebagai ‘biang keladi’ tarik ulurnya rancangan PKPU terhadap larangan eks narapidana korupsi maju sebagai calon legislatif.

“Lembaga mandiri tidak perlu konsultasi, kalau tidak sesuai bisa judicial review ke MK jadi ini dari awalnya sudah enggak benar. Jadi rancangan ini kenapa begini (tarik ulur) karena dikonsultasikan dulu,” ujarnya.

Dia mempertanyakan sikap DPR atas penolakan rancangan PKPU itu berbeda terhadap DPD yang melarang eks narapidana untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPD.

“Kenapa DPD enggak dipersoalkan padahal menghadapi tantangan yang sama,” ujarnya.

Diketahui, saat ini rancangan peraturan itu tengah dimatangkan oleh KPU. Selanjutnya, akan segera dikirim ke Kementerian Hukum dan HAM untuk disahkan.

Diharapkan rancangan PKPU mengenai pencalonan anggota legislatif dan pencalonan presiden serta wakil presiden dapat disahkan untuk diundangkan di Kementerian Hukum dan HAM. Termasuk poin yang melarang mantan narapidana korupsi menjadi caleg. [eko]

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of