Politik

DPC PDIP Jember Perintahkan Fraksi Lakukan Interpelasi, Pemkab: Hak Dewan

googleberita

Jember (beritajatim.com) – Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Jember resmi memerintahkan fraksi di DPRD Jember untuk melakukan interpelasi terhadap Bupati Faida.

Hal ini dikemukakan Sekretaris DPC PDIP Jember Bambang Wahjoe dalam konferensi pers di kantor DPC, Selasa (26/11/2019). “Langkah itu kami lakukan karena ada persoalan kebijakan bupati Jember yang menurut kami perlu ditanyakan,” katanya.

Salah satu pemicu adalah tidak adanya kuota calon pegawai negeri sipil daerah untuk Kabupaten Jember. “Ini menjadi untuk kami tanyakan, selain persoalan lain. Kalau melihat Jember hari ini kita disibukkan persoalan-persoalan yang tidak perlu terjadi,” kata Bambang.

Menurut Bambang, seharusnya menjelang berakhirnya masa jabatan duet Bupati Faida dan Wakil Bupati Abdul Muqiet Arief yang direkomendasikan PDIP pada 2015 adalah menyelesaikan tugas dengan baik. “Memaksimalkan APBD jember untuk kemaslahatan orang banyak dan menggunakan kewenangan untuk membenahi birokrasi sebagai bukti keseriusan Pemkab Jember untuk memberikan pelayanan publik yang baik,” katanya.

PDIP tidak menutup mata dan telinga terhadap aspirasi yang berkembang di masyarakat. “Kami tetap patuh pada aturan main, maka sekali lagi Fraksi PDI Perjuangan kami perintahkan menggunakan hak-haknya sebagai anggota DPRD Jember. Mudah-mudahan hak interpelasi bisa diikuti teman-teman fraksi lain, sehingga bisa jadi keputusan bulat DPRD,” kata Bambang.

Baca Juga:

  • Berni: Silpa Rp 700 M, Tolong Persid Jember Diperhatikan
  • Tutup Tahun Anggaran, Rehabilitasi 7 Pasar Belum Kelar
  • Bintang Tamu JFC akan Diproteksi Biar Tak Tampil Vulgar
  • Ombudsman: Pelayanan Publik Pemkab Jember Tak Memuaskan

Surat usulan interpelasi dari Fraksi PDI Perjuangan sudah diterima pimpinan DPRD Jember. “Tapi bentuk pengajuannya harus direvisi. Kop surat usulan interpelasi dari PDIP pakai kop partai, bukan fraksi,” kata Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi. Selain itu format isi surat juga harus diperbaiki.

Sebelumnya, isu PDI Perjuangan mendukung interpelasi sudah santer terdengar.

Wakil Bupati Jember Muqiet beberapa waktu lalu sudah menyatakan akan menghormati hak tersebut.

“Saya kira itu hak Dewan. Mungkin nanti pihak Pemkab memiliki alasan, karena yang saya tahu, Pak Mirfano (Sekretaris Daerah Jember) sudah mengatakan kepada media, bahwa usulam formasi CPNS sudah disampaikan. Cuma ada sedikit masalah,” kata Muqiet.

Terkait dengan usulan interpelasi justru berasal dari PDI Perjuangan yang merupakan partai pengusung saat pilkada, Muqiet berbaik sangka. “Terlepas dari partai pendukung atau tidak, saya menanggapi sebagai sesuatu yang positif. Saya positive thinking bahwa dinamika kehidupan politik di Jember berjalan,” kata Muqiet. [wir/ted]