Politik

Doni Monardo Peroleh Gelar Doktor Kehormatan dari IPB








Bogor (beritajatim.com) – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang juga Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Doni Monardo menerima gelar Doktor Kehormatan dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Sidang Senat Terbuka IPB University. Mantan Komandan Jenderal Kopassus itu menerima Doktor Kehormatan di Bidang Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan.

Dalam orasi ilmiah bertajuk Model Tata Kelola Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Doni menyampaikan, pengalaman bertahun-tahun berlatih di hutan dan penugasan operasi militer di beberapa daerah membuat saya mengenali banyak jenis tanaman. “Sehingga saya berkomitmen untuk menanam, merawat dan melestarikan tanaman di mana pun saya berada,” ujarnya, Sabtu (27/3/2021).

Dia menambahkan, dimulai dengan menanam pohon di Asrama Brigif Para Raider III/Tri Budi Sakti Kostrad yang tandus, di Kariango, Sulawesi Selatan, yang merupakan sumbangan dari alm. Andi Tendri Onigapa, pimpinan Panin Peduli Makassar.

Dilanjutkan dengan pembibitan Trembesi, serta menanamnya di banyak tempat di Sulawesi Selatan termasuk di Lapangan Karebosi dan Bandara Sultan Hasanuddin. Berkomitmen untuk melanjutkan program ini dengan mencanangkan slogan yang terpampang di kebun Bibit Brigif Para Raider III/Tri Budi Sakti Kostrad Kariango pada tahun 2008. “Dari Kariango Ikut Hijaukan Indonesia,” kata Doni.

Baca Juga:

  • BNPB Sebut 12.495 KK 15 Kabupaten di Jatim Terdampak Banjir, Madiun Parah Ini Penyebabnya
  • Waspadai Potensi Risiko Tsunami Selatan Jawa
  • Demo Bawaslu: Usut Tuntas Dugaan Penyelewengan Bantuan BNPB di Surabaya
  • Pemprov Jateng Kirim Bantuan Logistik Bagi Warga Terdampak Banjir Jabodetabek
  • Satgas Covid-19 Kabupaten Magetan Terima Bantuan Alat Medis dari BNPB

Lebih lanjut, dia mengatakan, setelah pindah ke Paspampres di Jakarta, komitmen itu dia membuktikan dengan membuat kebun bibit trembesi di Cikeas akhir November 2008, dan pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2009, bibit trembesi dibagikan di Istana Merdeka.

Selanjutnya, tahun 2010 Doni juga mengembangkan kebun bibit di Rancamaya. 100.000 bibit trembesi ditanam di wilayah Bogor, Cianjur dan Sukabumi, dan DKI Jakarta termasuk di sepanjang Kota Kudus, Jawa Tengah.

Kemudian 100.000 bibit Sengon dibagikan secara gratis kepada masyarakat termasuk warga terdampak erupsi Gunung Merapi di Yogyakarta dan Jawa Tengah.

Setahun kemudian, saya mendirikan Paguyuban Budiasi di Sentul di lahan pinjaman milik alm. Ketut Masagung. Budiasi kependekan dari Budidaya Trembesi, nama pemberian Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia saat itu.

“Sampai hari ini Paguyuban Budiasi telah memproduksi lebih dari 20 juta pohon, terdiri dari 150 jenis pohon termasuk tanaman langka, yang dibagikan ke berbagai daerah termasuk Timor Leste,” tutur Doni.

Dikatakan juga, beberapa pejabat tinggi negara dan kepala daerah sempat berkunjung ke kebun bibit Budiasi, termasuk Joko Widodo saat menjabat Gubernur DKI Jakarta pada Januari 2014. Tahun 2017, ketika Presiden Jokowi berkunjung ke Maluku sempat menyinggung soal kebun bibit. “Saya jelaskan bahwa kebun bibit masih ada bahkan sudah berkembang, Presiden Jokowi juga meminta saya membuatnya di Maluku,” tambah Doni.

Dia juga menggarisbawahi mengapa dirinya tertarik dengan trembesi. Menurutnua, ketika bertugas di Paspampres mulai tahun 2001 dari era kepemimpinan Presiden Gus Dur, Megawati, hingga SBY, dirinya banyak berkunjung ke berbagai daerah. Dia mengamati, di sekitar bangunan pemerintah peninggalan Belanda, setidaknya ada tiga jenis pohon yaitu: Trembesi, Asam, dan Beringin.

Hal ini, lanjut Doni, juga diperkuat dengan hasil penelitian Dr. Endes N. Dahlan, Dosen Fakultas Kehutanan IPB, yang menyebut bahwa pohon Trembesi adalah penyerap polutan terbaik. Satu pohon Trembesi yang lebar kanopinya telah mencapai 15 m, mampu menyerap polutan atau gas CO2 sebanyak 28,5 ton per tahun.

Pohon ini termasuk jenis tanaman “die hard”. Dapat tumbuh di tempat yang tandus dan di tempat yang lembab atau basah, di daerah tropis yang tumbuh hingga ketinggian 600 meter diatas permukaan laut. Oleh sebab itu sangat cocok untuk penghijauan kota.

“Selain Trembesi, saya juga membudidayakan pohon endemik langka Indonesia lainnya seperti Ulin, Eboni, Torem, Palaka, Rao, Cendana, dan Pule yang sudah sulit ditemukan,” kata Doni lagi.

Dia mengisahkan, pernah menjumpai Pohon Palaka di Maluku. Usia pohonnya diperkirakan 400 tahun, dengan keliling banir sekitar 30 rentang tangan orang dewasa, dan ketinggiannya mencapai 40 meter. Demikian juga Pule yang dia temukan di Markas Lantamal Ambon. Diameter batangnya lebih dari 3 meter. Dengan ketinggian sekitar 30 meter. Pohon ini mungkin menjadi salah satu saksi sejarah kejadian gempa dan tsunami yang melanda Ambon pada tahun 1674 sesuai dengan tulisan Rumphius.

Berkat pengetahuan tentang tanaman, Doni mengaku banyak terbantu ketika ditugaskan sebagai Kepala BNPB. Untuk mitigasi daerah longsor dengan kemiringan lereng diatas 30 derajat, bisa menanam beberapa jenis pohon berakar kuat seperti Sukun, Aren, Alpukat, dan Kopi. Untuk lahan rawan longsor dengan kemiringan yang lebih curam, bisa ditanam Vetiver atau akar wangi. Untuk menghindari kerusakan akibat kebakaran hutan dan lahan, bisa menanam pohon Laban, Sagu, dan Aren.

Adapun untuk mereduksi dampak tsunami, bisa menanam pohon Palaka, Beringin, Butun, Nyamplung, Bakau, Waru, Jabon, Ketapang dan Cemara Udang yang memiliki akar kuat.

Artinya, menurut Doni, ada banyak jenis vegetasi di tanah air, bila dimanfaatkan secara maksimal, dapat mengurangi risiko timbulnya korban jiwa ketika terjadi bencana.

“Mitigasi berbasis ekosistem harus menjadi strategi utama kita dalam menghadapi potensi bencana, mengingat Bank Dunia menyebutkan bahwa Indonesia adalah salah satu dari 35 negara dengan tingkat risiko ancaman bencana tertinggi di dunia,” ujar Doni.

Dia juga mengenang, sesaat sebelum berangkat ke Maluku untuk menjadi Pangdam XVI/Pattimura, dia dipesan oleh Menteri LHK, Ibu Siti Nurbaya agar bisa membantu mengatasi kerusakan lingkungan akibat penambangan emas liar di Gunung Botak, Pulau Buru, Maluku.

Langkah-langkah yang Doni lakukan adalah meminta tim Kesdam XVI/Pattimura di bawa pimpinan Kolonel dr. Agus untuk mengambil sampel ikan dan biota laut di Teluk Kayaeli, Pulau Buru. Hasilnya, pada beberapa sampel ditemukan kadar merkuri dan sianida yang melebihi ambang batas.

Doni juga meminta dilakukan pemeriksaan darah terhadap warga di sekitar Gunung Botak dan di lokasi pengolahan tambang Merkuri di Negeri Iha dan Negeri Luhu, Seram bagian barat. “Hasilnya, sebagian besar penduduk yang diambil darahnya juga memiliki kadar merkuri melebihi ambang batas” sebut Doni.

Sementara di sekitar Gunung Botak, sejumlah ternak mati, seperti kambing, kerbau, sapi, bahkan hewan peliharaan seperti anjing. Termasuk laporan ditemukannya buaya mati di sungai dan pantai. Doni juga mendapatkan laporan bahwa lebih dari 2.500 orang meninggal akibat longsor dan pertikaian selama periode 2010-2015.

Sampai akhirnya Gunung Botak berhasil ditutup pada tanggal 14 November 2015 berkat Kerjasama tim dari KLHK, Pemda, Polda, dan masyarakat, serta media. “Saya juga melaporkan kepada Presiden Jokowi tentang bahaya merkuri bila dibiarkan,” kata Doni.

Sebab, Doni mengingatkan, limbah merkuri bermuara ke laut. Ikan dan biota laut lainnya akan tercemar dan tentunya mengakibatkan mereka yang mengkonsumsi akan terganggu kesehatannya dalam jangka panjang. Bulan Agustus 2017, atas permintaan Menteri LHK dan atas ijin Panglima TNI, dirinya diundang mengikuti Rapat di Komisi VII DPR RI, yang membahas RUU pengesahan Minamata Convention on Mercury. Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut menandatangani Konvensi Minamata pada 10 Oktober 2013 di Jepang bersama 128 negara lainnya. Hanya saja, saat itu Indonesia belum meratifikasinya.

“Saya hadir sebagai satu-satunya perwira militer aktif, dan memberikan masukan dengan menyampaikan hasil penelitian yang kami lakukan dan dampak penggunaan merkuri di masyarakat,” papar Doni.

“Akhirnya pada tanggal 13 September 2017, Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Minamata melalui UU No. 11 tahun 2017 Tentang Pengesahan Minamata Convention on Mercury,” tambah Doni. (hen/kun)







The post Doni Monardo Peroleh Gelar Doktor Kehormatan dari IPB first appeared on beritajatim.com.