Politik

Diberitakan Kena Sanksi, Kabag Hukum Jember Kok Tak Banding?








Jember (beritajatim.com) – Ratno Cahyadi Sembodo, Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, sempat diberitakan menjadi salah satu dari enam aparatur sipil negara (ASN) yang mendapat sanksi pembebasan jabatan dari Bupati Faida. Namun, ternyata Ratno tidak mengajukan banding ke gubernur.

Hanya lima ASN yang mengajukan banding, yakni Mirfano (Sekretaris Daerah), Arismaya Parahita (Kepala Dinas Lingkungan Hidup), Eko Heru Sunarsono (Kepala Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa), RuslanAbdulgani (Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia), danIndah Dwi Joeniastoeti (Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Anjab pada Bagian Organisasi Kabupaten Jember).

Mirfano dijatuhi sanksi berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun. Sementara empat ASN lainnya dijatuhi sanksi pembebasan dari jabatan.

Mengapa Ratno tidak mengajukan banding? Ratno menjelaskan, bahwa saat dibebaskan dari jabatan sementara dengan alasan pemeriksaan oleh Bupati Faida, dirinya melayangkan surat keberatan. “Saya belum menerima jawaban bupati. Berarti secara hukum, kalau 10 hari tidak dijawab bupati, keberatanku diterima. Saya kembali menjadi Kabag Hukum definitif,” katanya, Selasa (26/1/2021) malam.

Baca Juga:

  • Ini Respons Faida terhadap Keinginan Parpol Ganti Bupati
  • Anggota Komisi III DPR RI Minta Kejaksaan Jember Tak Urusi Ranah Politik
  • KPK Turun ke Jember, Nasdem: Jangan Pandang Bulu
  • Viral Video Rekom Mahal, PKS: Faida Tidak Pernah Daftar Minta Rekom

Ratno belakangan mengetahui dari media massa jika mendapat sanksi pembebasan jabatan bersama pejabat lainnya. Namun saat lima pejabat mendapat surat keputusan tersebut, ia tidak memperolehnya. “Panggilan tidak terima, surat keputusan non job definitif juga tidak saya terima. Mereka semua terima surat, kecuali saya. Saya juga tidak pernah menerima panggilan pemeriksaan,” katanya.

Sementara itu, kuasa hukum lima ASN Achmad Cholily mengatakan, keputusan tata usaha negara (beschikking) yang dikeluarkan Faida bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. “Baik undang-undang maupun peraturan-peraturan pelaksana UU administrasi pemerintahan,” katanya, Selasa (26/1/2021). Selain itu tanpa tanggal penetapan, surat keputusan itu cacat prosedur.

Lima ASN sudah mengajukan keberatan kepada Bupati Faida. Karena ditolak, maka mereka melakukan banding ke gubernur. “Saya yakin keberatan kami akan diterima (oleh gubernur),” kata Cholily. [wir/suf]







The post Diberitakan Kena Sanksi, Kabag Hukum Jember Kok Tak Banding? first appeared on beritajatim.com.