Politik

DBH Bojonegoro Rp13,2 Miliar dari DAU untuk Perlindungan Sosial

DBH Bojonegoro Rp13,2 Miliar dari DAU untuk Perlindungan Sosial.

Bojonegoro (beritajatim.com) – Pemerintah pusat memberikan kewajiban bagi pemerintah daerah untuk menganggarkan sebesar dua persen dari penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk jaminan perlindungan sosial.

Hal itu untuk menekan angka inflasi dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Bojonegoro Nurul Azizah mengatakan, pendapatan Pemkab Bojonegoro dari transfer pusat melalui DAU dan DBH itu sebesar Rp861 miliar. Jumlah tersebut setelah dikurangi Rp9 miliar. Pengurangan dilakukan karena sebelumnya telah terealisasi untuk anggaran Covid-19.

“Pengurangan itu ternyata ada yang dulu sudah terealisasi untuk penanganan Covid-19 salah satunya untuk honor dikurangkan disitu, dasarnya surat dari kementerian keuangan semua,” ujarnya, Jumat (30/9/2022).

Data penerima bansos dari DAU dan DBH yang diterima Pemkab Bojonegoro.

Mandatori penganggaran sebesar dua persen dari DAU dan DBH itu nantinya akan dilakukan oleh beberapa organisasi perangkat daerah (OPD). Nilainya sebesar Rp13,2 miliar. OPD yang akan menyalurkan bantuan perlindungan sosial itu akan dilakukan oleh Dinas Sosial (Dinsos) berupa bantuan sosial untuk anak yatim, BPNT Daerah, bansos penderita penyakit kronis, lansia dan bansos untuk disabilitas.

Penyaluran bantuan sosial dari Dinsos sendiri total sekitar Rp8,6 miliar. Sedangkan OPD lain, yakni Dinas Perhubungan (Dishub) yakni diberikan kepada ojek online senilai Rp139 juta. Untuk Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro senilai Rp2,8 miliar yang akan disalurkan kepada pelaku usaha mikro.

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian akan menyalurkan bansos sebesar Rp141 juta untuk gelaran pangan murah berkualitas di lima titik. Sedangkan bansos yang akan disalurkan melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro senilai Rp1,5 miliar untuk IKM pande besi dan tahu tempe.

“Untuk sasaran penerima ini kami bekerja sama dengan Kejari Bojonegoro. Jadi sasaran by name by address untuk para penerima bantuan sosial (bansos) sudah beres,” pungkas Nurul Azizah yang juga menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Bojonegoro. [lus/ted]




Ikuti kami di google berita https://bit.ly/3vWew0y
#beritaviral #jawatimur #viral #berita #beritaterkini #terpopuler #news #beritajatim #infojatim #newsupdate #FYI