Politik

Cegah Korupsi, Pemkot Mojokerto Siap Monitoring MCP Melalui Korsupgah

googleberita

Mojokerto (beritajatim.com) – Pemkot Mojokerto berkomitmen mencegah korupsi di wilayah dengan Monitoring Centre for Prevention (MCP) melalui koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi (Korsupgah). Program ini sebagai alat melaksanakan monitoring dan evaluasi atas progress rencana aksi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Hal ini disampaikannya Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari dalam kegiatan Pencegahan Korupsi Terintegrasi Penyelenggara Negara atau ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) di Ruang Rapat DPRD Kota Mojokerto, Jumat (6/3/2020).

Kegiatan rencana aksi pencegahan korupsi merupakan bagian dari pemberantasan korupsi terintegrasi yang dilaksanakan di seluruh Indonesia di bawah Unit Kerja Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) KPK. Program ini sebagai alat melaksanakan monitoring dan evaluasi.

“Yakni monitoring dan evaluasi atas progress rencana aksi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, melalui aplikasi monitoring MCP Korsupgah yang akan diupdate dan dipantau. Progres capaian MCP tahun 2019 yang telah diverifikasi oleh tim KPK RI pada 8 Januari 2020, alhamdulillah Kota Mojokerto masuk 10 besar atau di peringkat 7 (nilai 88 persen) dari jumlah 39 kabupaten/kota di Jawa Timur,” ungkapnya.

Pada hasil penilaian ini, lanjut Ning Ita (sapaan akrabnya, red), Kota Mojokerto belum memenuhi target yang diharapkan karena belum tercukupi data-data yang diminta atau dilaporkan kepada KPK RI. Adapun beberapa dokumen atau data pendukung yang belum tercukupi antara lain, audit forensi, belum terpenuhinya jumlah jabatan fungsional (Jabfung) unit kerja pengadaan barang/jasa (UKPBJ).

Baca Juga:

  • Ada Indikasi Perbuatan Pidana, Kejari Mojokerto Tingkatkan Status Penyidikan
  • KPK Sita 4 Bidang Tanah Milik MKP Mantan Bupati Mojokerto
  • Kepala PUPR Kabupaten Mojokerto Diperiksa KPK
  • 2,5 Jam Diperiksa KPK, Bupati Mojokerto Ditanya Periode Pertama MKP Menjabat
  • Kasus TPPU Bupati Mojokerto, Penyidik KPK Bawa Keluar 3 Koper

Belum terpenuhinya jumlah jabatan fungsional (Jabfung) auditor, dan belum tercapainya target inovasi pendapatan asli daerah (PAD). Oleh karena itu, Ning Ita meminta kepada seluruh pimpinan di lingkungan pemerintah kota untuk bersinergi guna pemenuhan data pendukung dimaksud.

“Sebagaimana saya telah berkomitmen bersama dengan seluruh kepala OPD di lingkungan pemerintah kota untuk bersama-sama memberantas korupsi secara terintegrasi. Semoga sinergi antara KPK dan pemerintah kota akan terus terjalin dengan baik dan bermanfaat bagi upaya pencegahan korupsi di Kota Mojokerto,” katanya.

Masih kata Wali Kota perempuan pertama di Kota Mojokerto ini, pihaknya akan terus memberikan pemahaman kepada semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kecamatan dan instansi lainnya yang berada di lingkungan Pemkot Mojokerto tentang bahayanya tindak pidana korupsi.

Sebagaimana diketahui, MCP merupakan aplikasi yang dibuat oleh KPK-RI yang dientry secara self assessment oleh pemerintah daerah, disertai bukti dokumen yang selanjutnya diverifikasi oleh tim KPK-RI. Melalui MCP ini diharapkan penyelenggaraan pemerintah daerah dapat dilaksanakan secara lebih baik, transparan dan akuntabel.

MCP Kota Mojokerto meliputi tujuh area yaitu perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, kapabilitas APIP, manajemen ASN, optimalisasi pendapatan daerah dan manajemen aset daerah. [tin/suf]