Politik

Calon Perseorangan ‘Malang Jejeg’ Gagal Ikut Pilkada Kabupaten Malang 2020








Malang (beritajatim.com) – Calon Perseorangan berjargon ‘Malang Jejeg’ yang mengusung nama Heri Cahyono alias Sam HC dan Gunadi Handoko dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS untuk mengikuti tahapan Pilkada 2020 selanjutnya.

Dengan demikian, Malang Jejeg tidak bisa mendaftarkan diri atau gagal lolos ikut bursa Pilbup Malang 2020 mendatang. Hal ini diketahui usai rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil verifikasi faktual dukungan perbaikan bacalon perseorangan di ruang rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang, Jumat (21/8/2020) malam.

Sidang yang berjalan alot itu berlangsung mulai pukul 13.00 WIB. Dan hasil rekapitulasi baru dapat diumumkan sekitar pukul 23.30 WIB. “Hasil dari rekapnya yang dinyatakan memenuhi syarat sebanyak 115 ribu sekian,” ungkap Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang, Anis Suhartini.

Baca Juga:

  • Maju Pilbup Malang, HM Sanusi Klaim Didukung 3 Parpol
  • Anggaran Bawaslu Kabupaten Malang untuk Pilkada 2020 Masih Buntu
  • Pengamat UIN: Bersatunya PKB dan NU Ancam Eksistensi HM Sanusi
  • PAC PKB Kabupaten Malang Tetap Dukung Sanusi
  • Survey ASTI: Elektabilitas Geng Wahyudi Bersaing dengan HM Sanusi

“Karena tidak memenuhi syarat minimal dukungan yang sebanyak 129.796, maka bakal calon perseorangan Heri Cahyono dan Gunadi Handoko, tidak memenuhi syarat untuk mendaftar,” lanjutnya.

Anis menegaskan, apabila bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Malang perseorangan tidak menerima keputusan tersebut, mereka dapat menempuh jalur hukum. “Ini hasil rekap tapi hasil belum selesai bagi mereka. Mereka bisa menggunakan hak-nya untuk mengajukan sengketa. Prosesnya bisa dilakukan, ditujukan kepada Bawaslu,” kata Anis.

Sementara itu, Sutopo Dewangga selaku Tim Pemenangan Malang Jejeg akan melakukan gugatan secara hukum. “Kami akan gugat KPU Kabupaten Malang. Nanti kita PTUN-kan. Termasuk akan kita laporkan ke DKPP. Karena faktanya, ada 49 persen lebih dukungan yang tidak dilakukam verifikasi faktual, tapi sudah dianggap tidak memenuhi syarat,” pungkas Sutopo. [yog/suf]