Politik

Bupati Sampaikan Opini WTP di Paripurna DPRD Pamekasan








Pamekasan (beritajatim.com) – Bupati Pamekasan, Badrut Taman menyampaikan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2020 sebagai bukti tata kelola keuangan yang dilakukan dengan hati-hati.

Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna tentang Penyampaian Nota Penjelasan mengenai Raperda tentang Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 di Gedung DPRD Pamekasan, Jl Kabupaten 107 Pamekasan, Rabu (9/6/2021).

Baca Juga:

  • Bupati Pamekasan Lantik 100 ASN
  • Petani dan Pemulung di Desa Toket Dapat BLT-DD
  • Bupati Pamekasan Naik Motor Pantau Kedatangan Rombongan Santri
  • Bupati Pamekasan Dukung Pengusulan M Tabrani sebagai Pahlawan Nasional

Dalam kesempatan tersebut, Mas Tamam menyampaikan predikat WTP Ke-7 secara beruntun tentunya tidak lepas dari kerja keras dari seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Pamekasan. Sehingga laporan keuangan Pemkab Pamekasan dinilai sangat bagus oleh BPK RI.

Terlebih predikat tersebut merupakan penghargaan dengan katagori opini tertinggi atas audit dalam pengelolaan keuangan daerah. “Pertama perlu kami sampaikan bahwa opini WTP yang diraih Pemkab Pamekasan 2020, merupakan raihan ketujuh beruntun,” kata Badrut Tamam.

“Penghargaan ini tentunya menunjukkan bahwa tata kelola keuangan Pemkab Pamekasan, sudah dilakukan secara hati-hati. Sehingga kami mendapatkan opini tertinggi atas audit pengelolaan keuangan daerah,” sambung Mas Tamam.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Daerah, opini WTP didefinisikan sebagai penyataan profesional sebagai kesimpulan mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Baca Juga:

  • Alat Kelengkapan DPRD Pamekasan Tunggu Status Ketua Rampung
  • Pemalsuan Tanda Tangan Pimpinan DRPD Pamekasan Diduga Dilakukan Oknum Wakil Rakyat
  • Ini Kata Politisi Senior Soal Hak Interpelasi DPRD Pamekasan
  • Fraksi PKB Nilai UU 18/2019 Bentuk Perhatian Pemerintah bagi Pesantren

“Opini ini didasarkan pada empat kriteria, pertama kesesuaian dengan standart akuntansi pemerintah, kedua kecukupan pengungkapan, ketiga kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan keempat pengendalian efektifitas sistem,” jelasnya.

Opini WTP merupakan audit laporan keuangan yang dianggap memberikan informasi bebas dari salah, artinya pemkab dianggap mampu menjalankan prinsip akuntansi. “Keberhasilan ini tidak lepas dari kerja keras dan cerdas, serta komitmen kita semuanya dalam rangka tata kelola keuangan daerah yang baik, transparan, dan akuntabel,” tegasnya.

“Dari itu kami menyampaikan terima kasih kepada pihak eksekutif dan legislatif atas dukungan dan kerjasamanya dalam merealisasikan keuangan daerah dengan baik dan benar, tentunya demi kesejahteraan masyarakat Pamekasan,” pungkasnya. [pin/suf]









The post Bupati Sampaikan Opini WTP di Paripurna DPRD Pamekasan first appeared on beritajatim.com.