Politik

Bebani Masyarakat Jember, Layanan Pencetakan KTP Terpusat Dikritik








Jember (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, harus melakukan kebijakan desentralisasi pelayanan kependudukan dari kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ke kecamatan untuk mempercepat pelayanan administrasi kependudukan.

Ini salah satu rekomendasi DPRD Jember, Jawa Timur, terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2020, di gedung DPRD Jember, Sabtu (17/4/2021) malam.

Baca Juga:

  • DPRD Jember: Perlu Ada Plakat di Rumah Penerima Bantuan PKH
  • Kontroversial, ASN Keder Laksanakan Perkada APBD Jember 2021
  • Komisi C dan Sekda Jember Beda Pendapat Soal Hak Keuangan Bupati
  • Dirjen Otoda Bahas Tindak Lanjut Perintah Mendagri Bersama Sekda Jember dan Jatim
  • Penyertaan Modal Rp 5,8 M untuk Kahyangan Jember Dibatalkan

“Layanan perekaman KTP (kartu tanda penduduk) telah terlaksana di masing-masing kecamatan. Namun demikian pencetakannya masih tersentralistik di Dispendukcapil,” kata Danis Barlie Halim, juru bicara DPRD Jember dari Partai Nasdem.

Menurut Danis, dengan layanan sentralistik tersebut, masyarakat masih merasa terbebani. Pasalnya tetap ada antrean pemohon layanan di kantor Dispendukcapil dan ketidakpastian penyelesaian layanan yang berdampak pada tambahan waktu dan biaya. “Ini juga membuka peluang terjadinya pungli,” katanya.

Pemerintah Kabupaten Jember harus lebih mengintensifkan sosialisasi tentang pelayanan adminduk yang mudah, cepat, dan gratis kepada masyarakat. “Peningkatan layanan adminduk di Dispendukcapil telah dilakukan melalui jaringan online Lahbako. Ttapi belum banyak diketahui oleh masyarakat,” kata Danis. [wir/kun]







The post Bebani Masyarakat Jember, Layanan Pencetakan KTP Terpusat Dikritik first appeared on beritajatim.com.