Politik

Bawaslu Laporkan 15 Kasus PNS Tak Netral di Jatim ke Komisi ASN

googleberita







Jember (beritajatim.com) – Badan Pengawas Pemilu di sejumlah kabupaten dan kota di Jawa Timur melaporkan 15 kasus dugaan pelanggaran netralitas pegawai negeri sipil ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

“Alhamdulillah sebagian besar rekomendasi dari KASN sudah turun dan sebagian sudah ditindaklanjuti pejabat pembina kepegawaian yang berwenang memberikan sanksi. Kalau di daerah, pejabat pembina kepegawaian berarti bupati dan wali kota,” kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jatim Muhammad Ikhwanudin Alfianto, Senin (10/8/2020).

Menurut Ikhwanudin, ada ASN atau PNS yang melakukan pendaftaran ke partai politik. “Ada ASN yang mendukung seseorang yang mau mencalonkan diri (jadi kepala daerah),” katanya.

Bawaslu terus melakukan sosialisasi sebagai langkah pencegahan. “Pencegahan ini dengan mengimbau, menyurati, melakukan sosialisasi, tentang apa-apa yang menjadi larangan bagi ASN. Semacam mengingatkan. Semestinya mereka sudah membaca undang-undang tentang ASN. Di sana sudah dijelaskan netralitas seperti apa,” kata mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam ini.

Baca Juga:

  • 4.874 Pengawas Pemilu di Jember Diasuransikan BPJS Ketenagakerjaan
  • Jumlah Panwascam Perempuan Bertambah di Jember
  • Bawaslu dan Polresta Kediri Segera Bentuk Tim Sentra Gakumdu
  • Bawaslu Jember Sempat Sulit Minta PNS Daerah untuk Sekretariat Panwascam

Menurut Ikhwanudin, beberapa ASN yang diklarifikasi menyatakan bahwa tidak tahu soal undang-undang itu. “Tren terbesar pelanggaran di Indonesia adalah di media sosial, seperti memberikan tanda like (suka) atau mengomentari yang diindikasikan mendukung orang yang mau mencalonkan diri. Tapi untuk di Jawa Timur, pelanggaran di media sosial belum ada,” katanya.

Ikhwanudin mengingatkan, makna netralitas panjang. “Dari Komisi ASN juga ketika sosialisasi menyatakan, netralitas menyangkut sikap dan perilaku masing-masing ASN. Tidak hanya ketika pemilu dan pilkada, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari, mereka terikat kode etik. Ini yang dilanggar bukan undang-undang pemilihan, tapi undang-undang tentang ASN. Bawaslu hanya sebatas meneruskan ke KASN di Jakarta,” katanya.

“Siapapun sebenarnya, termasuk masyarakat umum, ketika melihat ASN tidak netral, bisa melaporkan ke Komisi ASN di Jakarta. Apalagi dalam konteks pilkada, Bawaslu diberi kewenangan mengawasi netralitas ASN, TNI, polri. Ada juga polri di Jawa Timur ini yang berpangkat komisaris besar kami proses. Kalau polri (yang dilanggar) UU Polri. Itu kalau di kategori kami adalah kategori pelanggaran undang-undang lainnya. Laporannya ke Propam Mabes Polri,” kata Ikhwanudin.

Baca Juga:

  • Pilwali Surabaya 2020 (1)
  • Sehari Jelang Persalinan, Perempuan Lereng Kelud Nekat Daftar PPS
  • Pilbup Mojokerto, Petahana Gandeng Bos Travel
  • Djoko Susanto Janjikan Perizinan Mudah untuk Investor

Sementara itu, sampai dengan 30 Juli 2020 menunjukkan, Bawaslu di 19 kabupaten dan kota yang menyelenggarakan pilkada telah memproses 54 pelanggaran. Dari jumlah tersebut 43 masuk dalam kategori pelanggaran dan 11 lainnya bukan pelanggaran.

Pada klasifikasi yang lain, 36 pelanggaran adalah hasil temuan pengawas pemilu, dan tujuh lainnya berasal dari laporan masyarakat. Sementara yang masuk dalam kategori bukan pelanggaran: dua dari hasil temuan, dan sembilan berasal dari laporan.

Ikhwanudin mengungkapkan, pelanggaran yang diproses oleh jajarannya mayoritas berasal dari pelanggaran administrasi dan hukum lainnya. “Ada 26 pelanggaran administrasi, 16 hukum lainnya, dan satu pelanggaran kode etik,” katanya. [wir/suf]