go ha raPolitik

Anggota Pansus: Kita Jangan Alergi KPBU, Apalagi Khawatir Terjerat Kasus Hukum

Sidoarjo (beritajatim.com) – Sistem Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk pembiayaan pembangunan RSUD wilayah barat di Krian, masih menjadi polemik alias pro dan kontra.

Pembahasan KPBU juga diperbincangkan dalam Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan para pakar, Forkopimda, dan sejumlah pihak terkait, termasuk PT SMI yang ditunjuk oleh Kemenkeu untuk mendampingi Pemkab Sidoarjo dalam melakukan pengkajian sekaligus mempersiapkan terpenuhinya perangkat tehnis rencana pembangunan RSUD Krian dengan skema KPBU.

Dalam forum bertajuk permohonan persetujuan kerjasama dan perjanjian Regress Skema KPBU RSUD Krian itu banyak pihak yang setuju dengan pembiayaan melalui KPBU, ada juga yang menyetujui dengan biaya APBD Kab. Sidoarjo.

Beragam tanggapan dalam FGD tersebut. Seperti diutarakan anggota Pansus III DPRD Sidoarjo H. Rizza Ali Faizi. Dia mengatakan, semua tidak boleh alergi terhadap KPBU apalagi khawatir apabila mekanisme pembangunan RSUD Krian disetujui, anggota dewan yang menyetujui akan terjerat masalah hukum dikemudian hari.

Menurut Rizza dari pemaparan banyak pihak semuanya menjadi lega dan tidak lagi alergi dengan nama KPBU ketika mendengarkan penjelasan Insyafiah dari Kemenkeu saat mengklarifikasi beberapa kesalahpahaman tentang KPBU.

Misalnya KPBU bukan hutang akan tetapi berbagi resiko, KPBU Bukan orivatisasi dan menyerahkan pengelolahan rumah sakit ketangan swasta. “Semua sudah jelas dan tak perlu lagi alergi dengan KPBU,” kata Rizza, Rabu (20/11/2019).

H. Rizza Ali Faizin anggota Pansus lll DPRD Sidoarjo.

Lanjut Rizza, dan keraguan banyak pihak terhadap besaran serta perhitungan pembiayaan yang selama ini dianggap terlalu tinggi oleh beberapa pihak akhirnya terjawab ketika Dr. Ifrad selaku Direktur PT SMI. Ifrad menyampaikan siap apabila ada yang ingin membedahnya secara lebih mendalam.

“Akan tetapi harus dibedah oleh pihak yang kredible dan tidak terbuka karena apabila ini tersebar akan menggangu mekanisme lelang,” tambah Ketua PC GP Ansor Sidoarjo tersebut.

Sekretaris Fraksi Kebangkitan Bangsa ini juga mengapresiasi pelaksanaan kegiatan ini, karena DPRD secara terbuka menghadirkan seluruh elemen masyarakat baik yang pro ataupun yang kontra ini menunjukkan dewan telah mendengar dan mengakomodir seluruh aspirasi dan masukan dari masyarakat sebelum mengambil keputusan politik diparipurna.

Dan yang paling penting lagi menurutnya, sebagai DPRD tak lagi perlu khawatir ketika nantinya mensetujui konsep dan mekanisme pembangunan RSUD ini akan terjerat masalah hukum. Selama tidak terjadi tindakan melawan hukum misalnya ada prosedur hukum yang dilanggar, penyalah gunaan wewenang serta ada tindakan koruptif tentu hal ini akan aman aman saja.

“Kita malah lebih waswas misalnya memakai dana APBD tapi didalamnya terjadi tindakan melawan hukum atau tindakan koruptif,” imbuhnya.

Makanya Ketua DPRD Sidoarjo H. Usman siap pasang badan kalau di kemudian hari terdapat masalah hukum, beliau bertanggung jawab secara pribadi baik materi ataupun non materi ‘gampangane cukup ketua saja yang diseret ke meja hijau bila ada masalah’ karena ketua yakin KPBU ini benar, kajian hukumnya benar, dasar serta landasannya juga jelas.

“Artinya sebagai seorang pemimpin Pak Usman memberi motivasi sekaligus rasa aman bagi kita,” tukas Rizza.

Ditanya terkait tanggapan salah satu anggota DPR RI yang mengatakan mekanisme KPBU ini melanggar aturan? Rizza mengatakan di preview kembali kalau seingat dia ada beberapa point utama yang di sampaikan, pertama masalah MOU Pemkab Sidoarjo sebelum disetujui DPRD, kedua DPRD sudah menganggarkan di APBD.

“Bagi saya semuanya sudah dijawab oleh pihak terkait, misalnya masalah MOU, perjanjian itu adalah perjanjian ketika SMI ditunjuk Kemenkeu mendampingi Pemkab Sidoarjo untuk menyiapkan segala kebutuhan persyaratan KPBU, makanya kalau tdk salah namanya MOU pendampingan dan pelatihan bukan MOU kontrak kerja KPBU,” jelasnya.

Baca Juga:

  • Soal Smart City, Pamekasan Belajar ke Sidoarjo
  • Permudah Perizinan, Langkah Pemkab Sidoarjo Tingkatkan Ekspor
  • Ombudsman Jatim Gelar Pelayanan Publik ‘Elek Isin Rek’ di Sidoarjo
  • Mukhamad Iskak Terpilih sebagai Ketua KPUD Sidoarjo

Kalau terkait masalah APBD yang sudah mengalokasikan pembangunan RSUD sebesar Rp 120 M, Rizza mengatakan dalam pengalokasiannya terdapat kompromi. Namun saat itu dirinya masih belum menjabat sebagai anggota DPRD. Jadi tidak bisa bicara banyak, namun menurutnya dalam diskusi FGD sudah dijawab panjang lebar oleh pakar Hukum dan asisten I.

Secara garis besarnya begini, sesuai dengan KUA PPAS yang itu bisa dicek serta nota penjelasan RAPBD th 2019 tidak ada usulan Rp 120 M. Jadi kalaupun dibelanjakan rencana anggaran juga kurang karena kebutuhan fisik lebih dari angka yang dianggarkan, kiranya kalau dipaksa dibangun melalui APBD diprioritaskan untuk membangun apa, karena kerangka kerja anggaran (KAK) nya tidak ada, bagaimana OPD terkait mengeksekusi. [isa/but]