Politik

Ali Ruchi Serahkan Formulir dan Berkas ke PDIP Banyuwangi

googleberita

Banyuwangi (beritajatim.com) – Ali Ruchi datang ke kantor DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Banyuwangi menyerahkan formulir dan berkas persyaratan pencalonan dirinya sebagai bakal calon bupati. Ali datang bersama Bambang Wahyudi, salah satu tokoh berpengaruh Banyuwangi.

“Hari ini, adalah batas waktu akhir menyerahkan formulir pendaftaran calon bupati di PDI Perjuangan. Penyerahan formulir ini sekaligus amanat dari Sahabat Ali Ruchi yang mendorong saya untuk maju di Pilkada tahun depan,” kata Ali Ruchi, ditemui di kantor DPC PDI Perjuangan Banyuwangi di Jalan Jaksa Agung Suprapto, Sabtu (14/9/2019).

Ini sekaligus menjadi langkah serius Ali Ruchi yang masih aktif menjabat Plt. Kepala Dinas Perhubungan Banyuwangi itu maju dalam kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020. Hal ini juga menjawab banyak perbincangan sejumlah kalangan akan dirinya.

Baca Juga:

  • Ini Kata Yusuf Widyatmoko Usai Serahkan Dokumen Pendaftaran Bacabup Banyuwangi
  • KPU Banyuwangi Ajukan Anggaran Pilkada 2020 Senilai Rp 61 Miliar
  • KPU Sebut Anggaran Logistik Pilbup Banyuwangi Paling Berat
  • PDI Perjuangan Banyuwangi Kedatangan Para Santri, Ada Apa?

“Ini berkat dorongan dan dukungan Sahabat Ali Ruchi. Ini juga merupakan hasil dari diskusi panjang dan pemetaan sejak Desember 2018. Saya sendiri tak menyangka namanya bakal muncul di bursa Pilkada 2020,” ungkapnya.

Sebelumnya, formulir pendaftaran itu diambil komunitas Sahabat Ali Ruchi melalui perwakilan kelompok religius Kader Pengasuh Pesantren bersama sejumlah kader PDI Perjuangan, pada Selasa (10/9/2019) kemarin.

“Saya juga bertanya-tanya dan sempat kaget, kenapa saya? Menurut Sahabat Ali Ruchi nama saya muncul dari hasil diskusi panjang sejumlah kelompok masyarakat. Dan mereka meminta saya untuk maju Pilkada,” ungkapnya.

Saat disinggung terkait statusnya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), Ali menegaskan jika ia akan patuh terhadap aturan. Dan mengacu pada Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), yakni berdasarkan Putusan Nomor 45/PUU-VIII/2010 dan Putusan Nomor 12/PUU-XI/2013.

Baca Juga:

  • Ini Nama-nama Pengurus DPP PDIP 2019-2024, Nama Bambang DH Tidak Masuk
  • Ahok Hadiri Makan Malam Ekslusif di Surabaya, Ini Bocoran Bahasannya
  • Revisi Sikap, Sejumlah PAC PDIP Surabaya Patuhi Megawati soal Ketua DPC Baru
  • Pergantian Ketua PDIP Surabaya Bisa Munculkan Kejutan di Bursa Pilwali

“Tidak perlu mundur saat mendaftar, PNS atau ASN wajib mengundurkan diri detelah ditetapkan sebagai calon Kepala Daerah,” tegasnya merujuk pada peradilan pengujian Undang-undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), yang diajukan oleh delapan orang Pegawai Negeri Sipil beberapa tahun silam.

Sementara itu, apapun hasil dari pendaftaran yang dibuka PDI Perjuangan nantinya terkait siapa calon bupati yang diusung, Ali mengatakan akan sangat menghargai dan menghormati keputusan tersebut. Baginya, peluang yang telah diberikan PDI Perjuangan bentuk dari sebuah keterbukaan.

“Saya ucapkan terima kasih kepada PDI Perjuangan, atas kesempatannya untuk ikut kompetisi di Pilkada 2020,” pungkasnya. [rin/suf]