Politik

Ada Satu Raperda Bojonegoro dari Instruksi Presiden

googleberita

Bojonegoro (beritajatim.com) – Satu Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang menjadi usulan Pemkab Bojonegoro menjadi prioritas. Hal itu karena Raperda tersebut merupakan instruksi langsung dari Presiden RI Joko Widodo.

Satu Raperda itu yakni tentang Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro. Satu Raperda itu tidak masuk dalam 23 Prolegda 2020 yang harus segera dibahas.

“Satu Raperda itu karena instruksi langsung dari presiden. Di seluruh Indonesia, semua forpimwil, Forpimda tingkat I maupun tingkat II sudah dikumpulkan,” ujar Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro Imam Solikhin, Senin (17/2/2020).

Baca Juga:

  • Delapan Fraksi DPRD Bojonegoro Belum Serahkan Hasil Reses
  • DPRD Bojonegoro: Masih Banyak Potensi Pendapatan Daerah
  • Aksi Suporter Tagih Janji Bupati Ngopeni Persibo
  • Perencanaan Pembangunan Diharapkan Lebih Responsif Gender
  • Dari 23 Usulan, Baru Tiga Raperda Sudah Siap

Satu Raperda itu nanti, lanjut politisi asal PKB, sebagai dasar untuk Pemerintah Daerah melakukan perampingan terhadap lembaga negara sesuai program reformasi birokrasi. Sebab, dengan begitu pelayanan terhadap masyarakat lebih efisien.

“Tidak masalah belum masuk dalam Prolegda. Karena ada instruksi langsung dari Presiden untuk melakukan perampingan kelembagaan negara,” tegasnya.

Sementara diketahui, agenda Paripurna Pembahasan enam Raperda usulan eksekutif itu yakni pemandangan umum pandangan fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro. “Setelah ini agenda selanjutnya menunggu jawaban dari Bupati Bojonegoro atas pandangan fraksi-fraksi,” kata Imam Solikhin. [lus/suf]