Politik

Ada 35 Peraturan Pemerintah dan Lima Peraturan Presiden Sebagai Tindak Lanjut UU Cipta Kerja

googleberita







Jakarta (beritajatim.com) – Setidaknya akan ada 35 Peraturan Pemerintah dan lima Peraturan Presiden yang disiapkan sebagai tindak lanjut dari UU Cipta Kerja. Pemerintah melalui menteri tenaga kerja masih memberikan kesempatan dan akses pada teman teman pekerja dan buruh untuk ikut memikirkan bagaimana mereka menanggapi ini nantinya.

“Bagaimana instrumen ini bisa diandalkan sebagai penyeimbang,” ujar Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, Sabtu (17/10/2020).

Dia menilai, banyak orang berpandangan UU Cipta Kerja ini merugikan. Padahal, menurutnya, UU ini bertujuan menciptakan lapangan pekerjaan baru seluas-luasnya. Pemerintah mengupayakan ada jaminan lebih baik tentang pekerjaan, jaminan pendapatan lebih baik, dan jaminan lebih baik bidang sosial. Itu poin yang penting.

“Coba bayangkan, sampai saat ini ada 33 juta orang yang mendaftar menjadi peserta Kartu Pra Kerja. Betapa besar kebutuhan lapangan kerja saat ini,” kata Moeldoko.

Baca Juga:

  • Demo Omnibus Law, 35 Pelajar Jombang Ditangkap
  • Demo Buruh Teduh, Demo Mahasiswa Ricuh
  • Teriak Revolusi, Revolusi, Revolusi.. Massa Jebol Kawat Berduri di Depan Grahadi Surabaya
  • Pemprov Jatim Bentuk Tim Telaah UU Cipta Kerja
  • Kadin Jatim: Omnibus Law Jadi Harapan Pemulihan Ekonomi di Tengah Pandemi

Melalui UU Cipta Kerja ini, dia mengaakan, akan membuka kesempatan yang luar biasa bagi pengusaha kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi. Mereka yang tadinya mengurus perizinan panjang dan berbelit, nanti cukup lewat satu pintu saja. “Sekali saja ! Jadi jangan buru buru komplain berlebihan padahal belum memahami penuh, isi dan substansi dari versi terakhir UU Cipta Kerja ini,” tegasnya.

Dia juga memaparkan, UU Cipta Kerja ini merupakan penyederhanaan regulasi yang dibutuhkan, sehingga mau tidak mau birokrasi juga harus mengalami reformasi. Tapi saat pemerintah mengambil langkah, yang terjadi di masyarakat justru paradoks. Kondisi ini harus kita luruskan.

Paradoks yang dimaksud, lanjut Moeldoko, di satu sisi pemerintah mengambil langkah cepat dengan UU Cipta Kerja untuk memotong dan menyempurnakan berbagai keluhan tadi. Tapi di sisi yang lain masyarakat menolak. “Ini kan kondisi yang paradoks,” katanya.

Dia mengakui, langkah pemerintah ini memang memunculkan risiko dan perdebatan. Tetapi seorang pemimpin harus berani mengambil risiko, seperti yang dilakukan Presiden Jokowi. Moeldoko melihat ada dua jenis pemimpin. Pemimpin yang menikmati kemenangannya, akan takut menjadi tidak populer dengan mengorbankan kepentingan rakyatnya. Sedangkan, Presiden Jokowi memilih untuk tidak takut mengambil risiko. “(Presiden) Mengambil jalan terjal dan menanjak,” kata Moeldoko.

Dia pun menyebut, Presiden Jokowi pun sedang mengambil sikap terhadap perubahan. Memang, lanjut Moeldoko, saat ini diperlukan seorang pemimpin yang mampu mensiasati tantangan dengan pendekatan antisipasi dan pendekatan inovasi. “UU Cipta Kerja ini merupakan salah satu pendekatan inovasi sosial yang mendesak perlu dilakukan Presiden,” kata Moeldoko.

Masih menurut Moeldoko, pemerintah menyadari bonus demografi ke depan tentunya luar biasa. Sementara 80 persen angkatan kerja tingkat pendidikannya masih rendah. Setiap tahun ada penambahan 2,9 juta angkatan kerja baru. Kasus Pandemi ikut memperumit hingga menimbulkan banyak PHK dan juga pekerja yang dirumahkan. Pemerintah memikirkan bagaimana yang terkena PHK harus mendapatkan pekerjaan. “Untuk itu perlu menyederhanakan dan mensinkronisasikan berbagai regulasi yang saya sebut sebagai hyper-regulation yang menghambat penciptaan lapangan kerja,” katanya. (hen/kun)








The post Ada 35 Peraturan Pemerintah dan Lima Peraturan Presiden Sebagai Tindak Lanjut UU Cipta Kerja first appeared on beritajatim.com.