Politik

5 Rekom Panitia Angket, Salah Satunya Hak Menyatakan Pendapat DPRD Jember

googleberita

Jember (beritajatim.com) – Panitia angket mengeluarkan lima rekomendasi untuk DPRD Jember, Jawa Timur, dalam sidang paripurna, Jumat (20/3/2020).

Pertama, meminta aparat penegak hukum yakni KPK, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia untuk menyelidiki dugaan tindak pidana khusus yang ditemukan oleh panitia hak angket. Dugaan tindak pidana khusus ini ada pada kegiatan proyek kontruksi maupun belanja tidak langsung terkait dengan hibah barang kepada masyarakat, serta kerjasama dengan pihak ketiga.

“Patut diduga telah merugikan keuangan negara ratusan miliar rupiah,” kata Ketua Panitia Angket Tabroni. Panitia angket juga merekomendasikan pengusutan tuntas semua pihak yang patut diduga terlibat, mulai dari jajaran pemerintah daerah, rekanan pengadaan barang dan jasa, maupun pemangku kepentingan terkait lainnya.

Baca Juga:

  • DPRD Jatim dan DPRD Jember ke Kemendagri dan DPR RI
  • Empat Kontraktor Ingin Kembalikan Fee Proyek ke Kasda Jember
  • Hak Angket Digugat, DPRD Jember Mengaku Semakin Total
  • Usai Bertemu Bupati Jember, DPRD Lanjutkan Pemanggilan Pejabat Pemkab
  • Pimpinan 11 Parpol Datangi DPRD Jember Dukung Tuntaskan Angket

“Kedua, meminta kepada BPK RI untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu kepada Pemkab Jember, melibatkan OPD terkait dan semua stakeholder atas temuan panitia hak angket DPRD Kabupaten Jember terhadap pengadaan barang dan jasa periode 2017 sampai sekarang,” kata Tabroni.

Ketiga, panitia angket merekomendasikan agar semua penyedia barang dan jasa berbasis kontruksi rangka atap baja ringan menggunakan aplikator resmi bersertifikat. Tujuannya memberikan garansi resmi dan jaminan kualitas pemasangan rangka atap baja ringan yang dicantumkan dalam klausul kontrak kerja dan ditandatangani pejabat berwenang.

“Keempat, memohon kepada Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi yang tegas berupa pemberhentian tetap terhadap Bupati Jember,” kata Tabroni.

“Kelima, meminta kepada DPRD Kabupaten Jember untuk menggunakan hak menyatakan pendapat (HMP) atas hasil penyelidikan Panitia Hak Angket,” kata Tabroni. [wir/suf]